PosKupang/

Pemerintah dan Balita Gizi Buruk

Jika melihat angka balita gizi buruk tahun 2016 jumlahnya mencapai 278 orang. Namun, jumlah penderita gizi buruk

Pemerintah dan Balita Gizi Buruk
Kompas.com
ilustrasi 

POS KUPANG.COM - Menyedihkan! Mungkin itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi gizi buruk yang membelit balita-balita di Kota Kupang saat ini. Bayangkan, total balita gizi buruk tahun 2017 ini sudah 46 orang.

Jika melihat angka balita gizi buruk tahun 2016 jumlahnya mencapai 278 orang. Namun, jumlah penderita gizi buruk tahun 2017 tidak bisa disepelekan, sebab baru dua bulan kita jalani tahun 2017. Masih ada 10 bulan lagi yang harus kita tapaki. Artinya masih terbuka kemungkinan bertambahnya balita gizi buruk atau berkurang bahkan bebas gizi buruk di Kota Kupang ini.

Tambah menyedihkan lagi, balita-balita penderita gizi buruk itu terjadi di Kota Kupang yang merupakan pusat kekuasaan Pemerintah Kota Kupang dan Provinsi NTT. Ibaratnya, kasus balita gizi buruk ini terjadi di samping tempat tinggal Walikota Kupang dan Gubernur NTT.

Kita patut bertanya, bagaimana mungkin kasus balita gizi buruk terjadi di kota ini, bahkan bertetangga "dekat" dengan Kantor atau rumah Walikota Kupang dan Gubernur NTT.

Kita mengelus dada membaca berita Pos Kupang, Rabu (01/03/2017) yang membongkar kasus balita gizi buruk di Kota Kupang ini. Jumlahnya sungguh fantastis dan nyaris merata di 11 puskesmas di Kota Kupang.

Jika di Kota Kupang saja seperti ini kondisinya, bagaimana kondisi saudara-saudara kita di kabupaten? Tentunya lebih memprihatinkan lagi. Sebab di kota saja yang boleh dibilang fasilitasnya lengkap masih ditemukan adanya balita gizi buruk.

Kita melihat kepala daerah enggan mengakuinya kondisi balita gizi buruk ini terungkap ke publik. Kasus seperti ini dibuat sedemikian rupa untuk disembunyikan karena terkait kinerja kepala daerah.

Tentunya tidaklah etis, kita jangan membiarkan keberadaan balita gizi buruk ini disembunyikan demi pencitraan kepala daerah. Kita harus berteriak, hentikan cara yang tidak bermartabat ini hanya untuk memoles posisi dan mengamankan jabatan. Kondisi balita gizi buruk harus diungkap untuk segera diintervensi. Kepala daerah jangan malu jika ada warganya menderita gizi buruk sebab ini terkait dengan manusia.

Oleh karena itu, selayaknya pemerintah cepat dan maksimal menangani agar kasus balita gizi buruk tidak jatuh menjadi kasus lebih berat lagi yaitu kwashiorkor atau busung lapar.

Kita memang mengakui bahwa pemerintah Kota Kupang sudah melakukan intervensi terhadap berbagai kasus gizi buruk di Kota Kupang ini. Namun, intervensi itu sepertinya hanya menyelesaikan ketika persoalan tersebut mencuat yaitu dengan memberikan makanan tambahan (PMT) berupa susu dan biskuit. Tidak menyelesaikan akar dari persoalan itu yaitu masalah ekonomi keluarga.

Intervensi itu dilakukan dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT). Untuk tahun 2015 Pemkot dan DPRD Kota Kupang menganggarkan Rp 400 juta dan tahun 2016 Rp 500 di APBD murni. Tetapi tahun 2017 sudah tidak dianggarkan lagi di APBD murni Kota Kupang. Mangapa? Mungkin Pemkot menilai masalah balita gizi buruk tidak terlalu penting. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help