PosKupang/

Kapolda: Masa TKW Jadi Santapan

Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi Ricky HP Sitohang, memerintahkan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Sam Kawengian

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi Ricky HP Sitohang, memerintahkan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes (Pol) Sam Kawengian,  menyelidiki dan menelisik kasus dugaan perdagangan orang 36  tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT yang dideportasi dari Malaysia hingga tuntas. Tuntasnya penanganan kasus itu terukur dengan menjerat seluruh para pelaku yang terlibat dalam mata rantai dugaan perdagangan orang dengan bermodus pengiriman TKW asal NTT ke luar negeri.

"Ini manusia. Jangan memperdagangkan manusia. Apalagi manusia yang diperdagangkan berada di bawah garis kemiskinan. Masa orang-orang seperti ini menjadi santapan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Itu namanya tidak benar. Orang-orang yang merekrut memperkaya diri tetapi ujungnya menyengsarakan masyarakat. Untuk itu harus diusut tuntas semua orang yang terlibat didalamnya," ujar Kapolda Ricky kepada Pos Kupang di Kupang, Jumat (8/2/2013) siang.

Kapolda menegaskan bila dalam pemeriksaan ada indikasi keterlibatan anggota, maka tidak ditolerir. Seluruh oknum anggota yang terlibat juga akan dibabat dan diproses sesuai  aturan yang berlaku.

"Kalau ada anggota saya terlibat, proses dan pidanakan sesuai dengan undang-undang. Saya tidak peduli dan tidak tolerir dengan ulah oknum anggota yang nekat terlibat dalam perdagangan orang," jelas Kapolda Ricky.

Bila aparat lain terlibat, Kapolda Ricky tidak akan gentar menghadapinya. Semisal oknum aparat TNI terlibat dalam bisnis perdagangan orang, maka Polda NTT akan berkoordinasi dengan polisi militer untuk penanganannya.  "Kalau ada keterlibatan, maka kami akan serahkan data itu ke POM. Tetapi tentunya harus ada tindak lanjut dalam ranah penegakan hukumnya. Jangan karena memiliki hukum lex spesialis kemudian terbukti mencuri uang sekian miliar hanya dikenakan dua bulan kurungan penjara saja," kata Kapolda Ricky.

Kapolda Ricky mengecam bila Dinas Sosial NTT terlalu banyak intervensi, juga akan diperiksa dalam kasus ini. Ia juga menegaskan tidak ada kesepakatan antara Polda NTT dan Dinas Sosial NTT terkait penanganan kasus TKI.

"Kesepakatan apa. Memangnya Dinsos bisa menangani dugaan pidananya. Dinsos hanya menangani persoalan yang terkait dengan kemasyarakatan dari sisi sosialnya," jelas Kapolda Ricky.

Kapolda Ricky mempertanyakan legalitas keberadaan Forkom tersebut. Pasalnya pencatutan namanya sebagai pembina tidak pernah berkoordinasi dengan dirinya. Ia menduga pencatutan namanya sebagai penasehat agar forum itu bisa berlindung dengan tameng kapolda.

Ia menyayangkan ketidaktegasan pemerintah NTT dalam penanganan pemulangan TKI yang bermasalah. Semestinya penangannanya diserahkan pada satu badan saja.
Ia mengatakan, usai pemeriksaan para saksi dan barang bukti, ia memerintah penyidik akan menggelar perkembangan penanganan kasus di hadapannya.

Kapolda Ricky menyatakan, setelah para TKW diperiksa intensif ternyata ditemukan banyak yang masih dibawah umur. Tak hanya itu, polisi juga menemukan adanya dugaan pemalsuan identitas para TKW.

Ia mengatakan, kesengsaraan para TKW biasanya terjadi lantaran adanya pemotongan gaji saat mereka bekerja di luar negeri. Pasalnya rata-rata TKW yang diberangkatkan tidak memiliki uang untuk berangkat kerja di luar negeri. Dengan demikian perusahaan jasa TKI meminjami uang terlebih dahulu kepada calon dengan kompensasi dipotong gajinya setelah bekerja di luar negeri.*

Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help