Senin, 3 Agustus 2015

Pendidikan di NTT Kapan Berubah?

Senin, 25 Juni 2012 16:34

Berita ini kemudian berlanjut di Kompas, Sabtu 26 Mei 2012 halaman 12: “Banyak Siswa Kurang Pahami Konteks, Kualitas Soal Bahasa Indonesia Tak Diturunkan”.  Di bawah sub judul: Kondisi NTT: “Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Esthon Foenay di Kupang, mengatakan, pemerintah daerah telah berusaha maksimal mengangkat prestasi kelulusan.  Namun secara nasional masih terendah, dengan angka kelulusan 94,50 persen”. “Tahun ini meningkat 0,7 persen.  Namun masih jauh dari propinsi lain,” katanya. Dari sisi guru tingkat SMP dan SMA, sebagian besar lulusan diploma.

Saling Lempar Tanggung Jawab
Pengumuman hasil UN (Ujian Nasional) ini kemudian dikaji lebih dalam di Kompas, Senin 28 Mei 2012 halaman 12: “Hasil UN Bukan Patokan, Ketidaklulusan Banyak karena Matematika”.  Hasil wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dapat ditelisik dalam isi beritanya: “..Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Timur (NTT) Clemens Meba mengungkapkan: Hampir 52 persen guru bukan lulusan sarjana.
 
Laboratorium dan perpustakaan sekolah hanya dimiliki 10 persen sekolah, 90 persen sekolah SMA/sederajat tak memiliki sama sekali.  Sarana dan prasarana sangat kurang.  Belum termasuk dukungan orang tua dan lingkungan sekitar yang rendah”.   “Persoalan ini dari tahun ke tahun tetap sama. Kami sudah berusa-ha, tetapi belum mengatasi keseluruhan karena kami keterbatasan anggaran,” kata Meba. Wakil Ketua DPRD NTT, Kasintus Ebu Tho menolak alasan keterbatasan anggaran.  “Masalah utama, mental dan perilaku pengelola dan pengambil kebijakan,” katanya.

Solusi
Sebenarnya upaya untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan    di daerah tertinggal sudah pernah dirumuskan oleh Depdiknas (sekarang Kemdikbud), yang dikenal sebagai program PAIKEM GEMBROT (Pendidikan Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, serta Gembira dan Berbobot).  Melalui program ini, guru dilatih untuk memanfaatkan lingkungan sekitar  dan local wisdom guna menghasilkan bahan pengajaran yang berbasis keunggulan lokal. Masalahnya adalah guru hanya terpaku pada buku teks yang memerlukan praktikum di laboratorium atau kelengkapan perpustakaan yang memadai.  Mereka beranggapan, tanpa kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, program apapun akan sulit direalisasikan. Akibatnya penataran program PAIKEM GEMBROT hanya berhenti sebagai penambah wawasan guru saja, tidak diaplikasikan di kelas.

Masalah Baru Menghadang
Ada dua hal yang mengguncang dunia pendidikan swasta di Indonesia awal tahun ini.  Pertama, Peraturan Bersama 5 Menteri (Peraturan Mendiknas No. 05/X/PB/2011, Peraturan Menpan No.SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Peraturan Mendagri No. 48 Tahun 2011, Peraturan Menkeu No. 158/PMK.01/2011 dan Peraturan Menag No. 11 Tahun 2011), tentang Penataan dan Pemerataan Guru (PNS), yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2011 (Berita Negara RI No. 610 Tahun 2011).  Kedua, Peraturan Mendikbud (Permendikbud) No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada SD dan SMP, yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2011 (Berita Negara RI No. 19 Tahun 2012).

Renstra (Rencana Strategis) untuk SD harus mengacu pada jumlah jam mengajar yang terkecil (1 jam pelajaran atau 1 jam tatap muka), yaitu mata pelajaran Mulok (Muatan Lokal).  Agar supaya guru pengampu Mulok dapat mencapai beban kerja 24 jam, maka dibutuhkan 24 kelas (24 x 1 jam = 24 jam).  Karena SD terdiri dari 6 jenjang (kelas 1 sampai kelas 6), jumlah ideal kelas paralel di SD adalah 24 kelas : 6 = 4 kelas paralel.

Renstra SMP, acuannya tetap sama, yaitu jumlah jam mengajar yang terkecil, yaitu 2 jam pelajaran (Pendi-dikan Agama, PKn, SBK, Penjaskes, TIK, dan Mulok).  Agar guru-guru yang disebut itu dapat mencapai jumlah 24 jam tatap muka, maka diperlukan 12 kelas (24 jam : 2 jam = 12 kelas). 

Untuk Renstra SMA, acuannya tetap sama yaitu jumlah jam mengajar terkecil yaitu 1 jam pelajaran di kelas 10 (Mata Pelajaran Sejarah), dengan syarat SMA itu mempunyai 2 kelas paralel IPA dan 2 kelas paralel IPS dengan jumlah siswa minimal 20 orang per kelas (kurang dari 20 siswa, maka kelas IPA/IPS/Bahasa tidak bisa dibuka) (lihat SKB 5 Menteri).

Halaman12
Editor: PosKupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas