POS KUPANG.COM, PILGUB (pemilihan gubernur) di sebuah daerah, dengan banyak penilaian ‘minor’ dalam banyak aspek kehidupan, memiliki pesan moral yang ringkas dan jelas. Kesejahteraan sosial, dengan apapun dua kata itu dijelaskan dan dimaknai, merupakan pesan moral tunggal proses politik ini. Ini menyentuh semua elemen yang bergerak dalam konteks pilgub. Yang pertama tentu saja harus ada pada kesadaran para kandidat dan pasukan pengusung mereka yang memunculkan keinginan memimpin NTT. Selebihnya, publik dan kekuatan demokrasi lokal niscaya membangun disain Pilgub NTT yang berwawasan kesejahteraan sosial.

Gagasan ini memperkuat asumsi utama bahwa Pilgub merupakan bagian dari resolusi kebuntuan-kebuntuan pembangunan lokal NTT. Proses politik, yang pada perjalanannya, membahasakan serangkaian potensi multidimensional lokal, Ini akan tergambar pada sosok-sosok kandidat yang muncul, jaringan kerja politik yang mereka miliki, dukungan finansial para calon, basis massa, dan antusiasme publik. Dengan meracik semua aspek ini sesungguhnya selalu ada harapan bahwa pemimpin politik lokal NTT yang lahir dari proses politik Pilgub mampu mendobrak ketertinggalan pembangunan dalam semua konteks.

Ironisnya, cerita sukses proses politik di level lokal, semakin sulit menegaskan korelasi positif terhadap praksis pembangunan yang menyentuh apa yang dipatok sebagai acuan utama berupa kesejahteraan sosial. Para pemimpin politik lokal kemudian takluk juga di hadapan, entah itu sistem dan kultur politik, yang sekian lama menjadi parasit pembangunan lokal, ataupun naluri alamiah para penguasa. Ketika para penguasa lokal sulit menahan aliran suasana psikologi politik kekuasaan di dalam diri mereka dan para konco politik mereka, meminjam awasan klasik Lord Acton, kekuasaan cenderung mutlak, kekuasaan mutlak lebih mudah untuk korup. Suasana psikologi politik kekuasaan ini dengan mudah kita temukan dalam diri para pemimpin yang lahir pada masa rezim otoriter dan rezim transisi demokrasi! Pilgub NTT sedikit banyak beroperasi dalam suasana psikologi politik ini.

Paradoks Keberlimpahan
Kehidupan (alam) menyediakan apa-pun yang dibutuhkan manusia. Bersa-ma segala jenis kerakusan. Bersama se-mua label ketamakan. Baik dalam ben-tuk ekonomi. Maupun dalam bentuk politik. Jika pernyataan ini tidak seluruhnya benar maka tetap tidak bisa disangkal bagaimana kehidupan senan-tiasa mengalirkan jalan-jalan baru untuk memecah kebuntuan yang menjebak ke-hidupan. Ada benarnya sebuah keya-kinan teologis ini bahwa kejahatan ha-nya sebuah kekurangan dari kebaikan! Dunia dan kehidupan sesungguhnya adalah gambaran dari suatu maksud baik. Sekali lagi dengan apapun ‘maksud baik’ hendak kita jelaskan.

Keberlimpahan tidak hanya tersembunyi di kedalaman alam. Keberlimpahan juga menempel di dinding otak manusia yang terus memompa rasa ingin tahu di hadapan kehidupan yang terus bergerak bersama waktu. Namun, tragisnya, ‘keberlimpahan’ sejak lama seolah menjadi alasan untuk membunuh, membasmi, melenyapkan, dan membersihkan sesama manusia. Bahasa paling mencekam adalah kepunahan sosial yang menimpa banyak komunitas. Yang mempunyai keberlimpahan akal sehat dalam percampuran tengik dengan naluri ketamakan sebegitu lekas menjelma sebagai mesin pembunuh kehidupan paling efektif sepanjang sejarah. Cerita-cerita kelam seputar perusakan masif lingkungan hidup menjelaskan secara gamblang dan telanjang awal mula bentuk pemunahan sosial.

Mudah disimpulkan bahwa keserakahan yang mengamuk telah menyebabkan ikhtiar menjadikan kehidupan sebagai kemah persinggahan yang meneduhkan menjadi pembenaran perusakan kemanusiaan. Masalah terbesar segera muncul bahwa keberlimpahan tidak pernah mampu mencukupi keperluan dari mesin-mesin kerakusan yang terus menguras dan mengeruk kandungan kehidupan. Ideologi dibangun, politik direbut, negara dikendalikan, agar keserakahan menemui tahap-tahap kepuasaan yag tidak pernah selesai.

Saya ingat judul buku Tambang: Ber-kat atau Kutuk yang ditulis sejumlah kawan dan diterbitkan Penerbit Leda-lero beberapa waktu lalu. Kira-kira da-lam posisi yang sama buku itu mena-ngisi keberlimpahan yang telah menjadi sumber penistaan. Menangisi logika pembangunan yang kehilangan cara pikir alternatif untuk mengemban misi kesejahteraan sosial tanpa mengancam tempat berpijak dari warga komunitas lokal! Politik pembangunan yang tidak

memaknai bahwa keberlimpahan yang terpendam di dalam keheningan bumi justru sedang mengirimkan pesan ke-matian untuk kehidupan ketika kera-kusan berhasil menyentuhnya! Keber-limpahan yang dikendalikan kerakusan tidak akan menyisakan untuk sebagian besar warga, bahkan remah-remahnya, dalam cara pandang keadilan sosial.

Sejarah memberi bukti yang tidak terbantahkan bahwa selalu ada intensi ekonomi, perilaku politik, ekspresi kekuasaan yang membuat dunia terasa akan lebih cepat berakhir. Tanggal kematian dunia yang semakin mendekat. Ketidakseimbangan antar grup sosial, begitu tingginya posisi segelintir elite politik dan ekonomi, begitu rendahnya tingkat kehidupan ekonomi sebagian besar warga miskin. Proses politik Pilgub merupakan katalisator untuk

menjernihkan maksud-maksud baik politik dan demokrasi demi kesejahteraan sosial tanpa menempuh jalan yang justru akan mengakhiri sejarah di kawasan ini. Akuntabilitas ekologik menjadi salah satu fundamen politik pembangunan yang dianjurkan banyak pemikir pembangunan dewasa ini. Demografi sosial kita terguncang karena kerusakan ekologis masif di banyak sudut dunia.

Keguncangan
Berhubungan dengan kecemasan akan keguncangan demografis ini, sejumlah pakar pembangunan terkemuka dunia mengeluhkan temuan-temuan yang semakin tidak nyaman. Di sudut paling primer ada tiga soal utama yang meruak ke permukaan. Pertama, ketersediaan air bersih. Air mungkin masih mencukupi kebutuhan dunia. Namun, kerusakan lingkungan yang semakin parah secara perahan menyedot persediaan air sementara