TAG
BPN
-
Ketua Bawaslu: Kasus Slamet Ma'arif Idealnya Ditindaklanjuti ke Tahap Selanjutnya, Bukan Dihentikan
Rabu, 27 Februari 2019
-
BPN: Tidak Ada Rencana Prabowo Kembalikan HGU Lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur
Selasa, 26 Februari 2019
-
Moeldoko Nilai BPN Prabowo-Sandiaga Kurang Cerdas Kelola Isu, Ini Buktinya
Selasa, 19 Februari 2019
-
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH mengatakan, koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus
Jumat, 8 Februari 2019
-
Jokowi Tegaskan tak Ada Biaya Urus Sertifikat Tanah di BPN, yang Minta Bayar Lapor Polisi
Sabtu, 26 Januari 2019
-
Berikut ini fakta-fakta yang dirangkum dari berbagai sumber soal pergerakan markas dan posko BPN di Solo.
Senin, 14 Januari 2019
-
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat diaudit dan diperiksa
Kamis, 24 Mei 2018
-
BPN Sumba Timur akan melaunching kegiatan membangun sebuah basis data atau gerakan yang bernama Sumba Timur Kota Lengkap.
Selasa, 22 Mei 2018
-
WALHI secara tegas mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara serta meminta Kapolda NTT dan Kapolres Sumba Barat dicopot.
Minggu, 29 April 2018
-
Dirjen Infrastruktur Keagrarian melantik empat pejabat di lingkungan Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT.
Jumat, 2 Maret 2018
-
tenaga terbatas, peralatan kurang memadai dan waktu yang diberikan sangat singkat yakni enam bulan.
Kamis, 18 Januari 2018
-
Made juga menyampaikan permohonan maaf bila ada pengurusan sertifikat warga yang diajukan sejak 2016
Kamis, 31 Agustus 2017
-
Dari lima lokasi tersebut, yang lebih sering disebut yaitu di Kalepor, Sebayur Kecil dan Warloka.
Kamis, 31 Agustus 2017
-
Kami minta BPN untuk jujur. Dari beberapa penyampaian warga tadi, kami menilai ada konspirasi di BPN terkait penerbitan sertifikat tanah
Kamis, 31 Agustus 2017
-
Rapat dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kamis, 31 Agustus 2017
-
Ini yang dilakukan Badan pertanahan Nasional, Manggarai Timur untuk melayani warga setempat
Senin, 19 Juni 2017
-
Sertifikat tanah yang digandakan Rani dibuatkan tahun yang lebih tua dari sertifikat tanah aslinya.
Sabtu, 6 Mei 2017
-
Kadis Pelayanan Pertanahan Kabupaten Kupang, Markus Natonis, S.H, mengatakan Tim Khusus Pemkab Kupang telah mengusulkan ke Menteri Agraria/Kepala BPN
Senin, 20 Maret 2017
-
Langkah pengembalian uang sudah dilakukan minggu kemarin. Sudah diproses sertifikatnya juga dan masalahnya sudah clear ya,"
Selasa, 20 Desember 2016
-
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang, Ir Ni Nyoman Suratni dilaporkan warga Tarus-Mata Air ke Kakanwil BPN Provinsi NTT. Hal terseb
Jumat, 7 Oktober 2016
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved