Editorial: Kisah Pilu Siswa di Sumba 

Ringkasan Berita:

• Demi mengenyam pendidikan, para siswa SDI dan SMPN Satu Atap Hiliwuku ini menantang fajar dan melangkah sejauh 11 kilometer setiap hari menuju sekolah. 
• Artinya, mereka menempuh jarak total 22 kilometer untuk  pergi dan pulang sekolah. Mereka bangun subuh agar bisa mencari air bersih  untuk membasuh muka, menyiapkan buku pelajaran, dan menyantap sarapan seadanya.
• Jika terlambat bangun sedikit saja, mereka terpaksa berangkat ke sekolah tanpa mandi bahkan tanpa sarapan.

 

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Jarum jam baru menunjukkan pukul 05.00 Wita, namun puluhan anak di Kampung Merdeka, Desa Katikuluku, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah terjaga.

Demi mengenyam pendidikan, para siswa SDI dan SMPN Satu Atap Hiliwuku ini menantang fajar dan melangkah sejauh 11 kilometer setiap hari menuju sekolah. 

Artinya, mereka menempuh jarak total 22 kilometer untuk  pergi dan pulang sekolah. Mereka bangun subuh agar bisa mencari air bersih  untuk membasuh muka, menyiapkan buku pelajaran, dan menyantap sarapan seadanya.

Jika terlambat bangun sedikit saja, mereka terpaksa berangkat ke sekolah tanpa mandi bahkan tanpa sarapan. 

Perjalanan panjang selama 1 hingga 2 jam tersebut tentu menguras fisik. Di tengah perjalanan, anak-anak ini kerap berhenti sejenak untuk melepas lelah sebelum kembali melanjutkan langkah.

Mereka biasanya jalan berkelompok, meski terkadang hanya ada satu atau dua anak. Untuk mengusir jenuh dan lelah, mereka mengisi waktu dengan saling bercerita, bernyanyi, atau membahas materi pelajaran sekolah yang mereka cintai.

Dapatkah kita bayangkan bagaimana kondisi fisik dan psikologis mereka saat tiba di ruang kelas? Dengan asupan nutrisi seadanya, keterbatasan air bersih, dan kelelahan fisik setelah berjalan kaki berjam-jam, konsentrasi belajar mereka pasti terganggu.

Rasa kantuk, letih, dan perut yang lapar menjadi beban tambahan yang harus mereka pikul saat menerima pelajaran.

Namun, suka atau tidak suka, kondisi pahit ini harus dijalani. Keadaan yang serba terbatas memaksa mereka terbiasa dengan keadaan, menganggap jalan kaki puluhan kilometer sebagai keniscayaan hidup. 

Demikianlah salah satu potret nyata pendidikan di pelosok NTT yakni sulitnya akses transportasi, minimnya infrastruktur, dan terbatasnya air bersih. Di tengah realitas ini, mencari pihak untuk disalahkan bukanlah solusi. 

Kita tidak bisa membebankan masalah ini kepada para orang tua yang secara ekonomi tidak mampu membelikan sepeda, motor, apalagi mobil untuk mengantar anak-anak mereka. Kemiskinan struktural menahan mereka untuk bekerja lebih keras demi mempermudah akses transportasi anak-anak mereka.

Sebaliknya, negara melalui instrumen pemerintah—mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, hingga Kementerian Pendidikan dan Presiden—harus lebih peka dalam melihat kebutuhan mendasar masyarakat di daerah terpencil.

Sudah saatnya semua pihak berhenti saling melempar tanggung jawab dan mulai fokus pada pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah wajib hadir untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk menyediakan akses transportasi publik di wilayah pelosok.