Intervensi Perangkat Daerah di Desa Silawan, PBJ NTT Perkuat Tata Kelola dan Ekonomi Masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan intervensi perangkat daerah berbasis desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, pada 11-12 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Silawan ini dihadiri Kepala Biro PBJ Setda NTT, Djoese Selestino Martins Naibuti, S.Pt., M.Si., didampingi Kepala UPTD Samsat Belu, Stanislaus Moat, serta diikuti perwakilan Disperdagin Belu, Bulog Atambua, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah provinsi menghadirkan berbagai program terpadu, mulai dari pelatihan pengolahan hasil perikanan, pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi aparatur desa, hingga pelaksanaan pasar murah untuk masyarakat.

Pelatihan pengolahan perikanan difokuskan pada pembuatan bakso ikan dan abon ikan, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Sementara itu, pelatihan pengadaan barang dan jasa bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola dana desa secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan pasar murah bekerja sama dengan Bulog Atambua, dengan menyediakan sekitar 7 ton beras yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp60 ribu per 5 kilogram.

Baca juga: Angka Kecelakaan Capai 32 Kasus, Satlantas Polres Belu Minta Warga Tertib Berlalu Lintas

Kepala Biro PBJ Setda NTT, Djoese Selestino Martins Naibuti, yang mewakili Gubernur NTT, menegaskan pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan daerah.

“Pembangunan desa adalah titik awal pembangunan daerah. Kemajuan NTT tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat. Karena itu, program pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan intervensi ini mengintegrasikan dua pilar penting, yakni penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Menurutnya, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar desa mampu tumbuh menjadi mandiri dan produktif.

Melalui bimbingan teknis, aparatur desa diharapkan semakin memahami prinsip pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, serta sesuai regulasi. Sementara dari sisi ekonomi, pelatihan pengolahan hasil perikanan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan nilai jual produk lokal.

“Selama ini hasil tangkapan lebih banyak dijual dalam bentuk mentah. Dengan pelatihan ini, masyarakat didorong untuk menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki daya saing,” jelasnya.

Pemprov NTT juga memfasilitasi legalitas usaha bagi kelompok masyarakat, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), guna memperkuat akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov NTT turut menyerahkan bantuan sarana pendukung usaha perikanan berupa freezer, coolbox untuk nelayan senilai Rp50 juta kepada kelompok nelayan di Desa Silawan.

Djoese berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas penyimpanan hasil tangkapan, produktivitas usaha, serta pendapatan masyarakat.