Pedagang di Pasar Bobou Ngada Harap Pendidikan Gratis Agar Anak Tak Putus Sekolah

Ringkasan Berita:

• Para pedagang di Pasar Bobou berharap pemerintah bisa menerapkan pendidikan gratis
• Tekanan ekonomi menjadi beban berat bagi pada pedagang di Pasar Bobou lantaran kini penjualan mengalami penurunan karena sepi pembeli
• Mayoritas pedagang di pasar tersebut mengandalkan koperasi harian untuk menopang modal usaha

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA — Para pedagang di Pasar Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT berharap pemerintah bisa menerapkan pendidikan gratis agar anak-anak mereka tidak putus sekolah.

Hal ini bukan tanpa alasan. Tekanan ekonomi menjadi beban berat bagi pada pedagang di Pasar Bobou lantaran kini penjualan mengalami penurunan karena sepi pembeli.

Mayoritas pedagang di pasar tersebut mengandalkan koperasi harian untuk menopang modal usaha sekaligus memenuhi kebutuhan hidup.

Valentina Ngene (45), salah seorang pedagang, mengaku pendapatan dari hasil jualan kerap tidak menentu.

“Pasar hampir setiap hari sepi. Syukur-syukur kalau dapat Rp30 ribu sehari,” ujar Valentina saat ditemui di lapaknya, Senin (9/2/2026).

Menurut dia, keterbatasan penghasilan membuat beban rumah tangga semakin berat, terutama untuk biaya pendidikan anak. Valentina mengungkapkan, ia harus menyiapkan biaya pendidikan anaknya yang bersekolah di SMA Negeri hingga Rp1,6 juta per bulan.

“Biaya sekolah besar sekali. Kita berharap pendidikan bisa benar-benar gratis supaya anak-anak tidak tinggalkan sekolah,” katanya.

Baca juga: Pasca Siswa SD Tewas Gantung Diri di Ngada, Gubernur NTT Janji Bereskan DTSEN

Meski kondisi ekonomi sulit, Valentina tetap bertekad menyekolahkan anaknya hingga tuntas. Namun, jalan yang ditempuh tidak mudah. Ia kerap harus meminjam uang dari koperasi harian untuk menutup kebutuhan pendidikan.

“Kita terpaksa pinjam di koperasi. Harus berani utang demi sekolah anak. Kalau tidak utang, bagaimana mereka bisa sekolah,” tuturnya.

Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu, ketika Pasar Inpres masih ramai dan pedagang tidak bergantung pada pinjaman.

 “Dulu tidak ada utang. Bahkan kita bisa simpan uang di bank. Sekarang koperasi harian dan mingguan lebih banyak dari koperasi bulanan,” ujarnya.

Valentina mengaku masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), namun mendapat informasi bantuan tersebut akan dihentikan setelah penerimaan selama 10 tahun. Hal itu semakin menambah kekhawatirannya terhadap keberlanjutan pendidikan anak.

“KIP kuliah juga sering terlambat. Orang tua harus talangi dulu, baru diganti setelah anak masuk kuliah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Ngada saat ini berada di kisaran 11 persen. Angka tersebut, menurutnya, mengalami penurunan meski belum signifikan.