Selasa, 28 April 2026

Rote Ndao Terkini

Demi Netralitas dan Independensi, GAS DPRD Rote Ndao Dukung Polri di Bawah Presiden

Fraksi GAS (Golkar-Amanat-Solidaritas) DPRD Rote Ndao secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden

POS-KUPANG.COM/POS-KUPANG.COM/MARIO TETI 
Ketua Fraksi GAS DPRD Rote Ndao, Yosia Adrianus Lau. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Fraksi GAS (Golkar-Amanat-Solidaritas) DPRD Kabupaten Rote Ndao secara tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. 

Sikap ini disertai apresiasi atas kinerja Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung agenda nasional dan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi GAS pada Kamis (29/1) sebagai respon atas wacana penataan kelembagaan Polri. 

Fraksi yang merupakan gabungan Partai Golkar, PAN dan PSI ini menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi sekaligus kunci menjaga independensi institusi kepolisian.

Ketua Fraksi GAS DPRD Rote Ndao, Yosia Adrianus Lau mengemukakan, Polri tidak boleh ditempatkan di bawah kementerian yang bersifat sektoral karena berpotensi membuka ruang intervensi politik dan birokrasi.

"Kami mendukung penuh sikap Komisi III DPR RI yang sejalan dengan pandangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bahwa Polri adalah instrumen strategis negara yang harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan kepada menteri," tegas Yosia, Minggu (1/2/2026).

Bagi Yosia yang juga Ketua DPD Partai Golkar Rote Ndao itu, struktur komando langsung kepada Presiden menjadi fondasi penting agar Polri tetap netral, profesional dan fokus pada tugas penegakan hukum serta pelayanan publik.

Selain aspek konstitusional, Fraksi GAS menilai kinerja Polri selama ini telah dirasakan nyata oleh masyarakat, termasuk di Kabupaten Rote Ndao. 

Ia menilai, kehadiran Polri dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Fraksi GAS juga menyoroti pentingnya penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai mekanisme pengawasan eksternal.

"Penguatan Kompolnas merupakan bagian dari check and balance yang sehat untuk memastikan akuntabilitas Polri," cetus Yosia.

Di akhir pernyataannya, Yosia berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengedepankan penegakan hukum yang humanis, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI dan seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap Polri semakin dipercaya rakyat dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional,"  tutup Yosia. (rio)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

 
 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved