Wakil Ketua DPRD Malaka Apresiasi Program Balik Tanah Gratis, Minta Penguatan Pengawasan

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Malaka mengapresiasi program balik tanah gratis yang dinilai sangat membantu petani dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
• DPRD mendorong pemerintah menambah traktor dan memperbaiki alat yang rusak agar pelayanan lebih merata
• DPRD menekankan pentingnya tindak lanjut setelah tanah dibalik, seperti penyediaan bibit, pupuk, pengawasan, serta pendampingan teknis agar program benar-benar meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Program balik tanah gratis yang sedang digencarkan Pemerintah Kabupaten Malaka mendapat apresiasi tinggi dari pimpinan DPRD Kabupaten Malaka.

Program yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan dasar petani itu dianggap sebagai langkah nyata pemerintah dalam menjawab tantangan pertanian di wilayah perbatasan.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury, menyampaikan rasa bangga dan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. 

Menurutnya, perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Stefanus Bria Seran, M.Ph., (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu, A.Md., (HMS) terbukti memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama petani yang selama ini mengandalkan lahan kering sebagai sumber mata pencaharian.

“Soal program balik tanah gratis itu adalah hal yang sangat membantu masyarakat. Saya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Malaka merasa sangat senang dan memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati SBS dan Wakil Bupati HMS,” ujar Ronaldo Asury saat diwawancarai POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Selasa (18/11/2025).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa program tersebut tetap perlu dievaluasi, terutama terkait pemerataan pelayanan di seluruh wilayah.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah lahan yang belum terjangkau program balik tanah karena keterbatasan jumlah alat berat yang beroperasi.

Ronaldo menilai bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan olah tanah gratis semakin tinggi. Karena itu, DPRD Malaka melalui Fraksi PDIP, dalam rapat komisi, maupun pimpinan DPRD terus mendorong pemerintah untuk menambah jumlah traktor besar agar pelayanan bisa menjangkau lebih banyak petani.

“Banyak lahan yang mungkin belum dibalik karena keterbatasan traktor. Kami dari Fraksi PDIP dan pimpinan DPRD terus mendorong penambahan alat agar pelayanan ke masyarakat lebih luas. Yang belum terlayani harus dimaksimalkan ke depan,” tegasnya.

Selain penambahan unit, DPRD juga menaruh perhatian pada traktor yang mengalami kerusakan di lapangan. Ronaldo menyampaikan bahwa DPRD telah memberi dukungan anggaran khusus untuk perawatan dan perbaikan alat yang rusak.

“Melalui rapat-rapat komisi dan pemandangan umum fraksi, kami sudah mendorong perawatan traktor yang rusak. Kalau masih bisa diperbaiki, segera diperbaiki. Kalau tidak memungkinkan, kita harus beli lagi. Karena ini menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua I DPRD Malaka juga menekankan pentingnya tindak lanjut setelah tanah petani dibalik. Menurutnya, pengolahan lahan tidak akan memberikan hasil maksimal bila tidak didukung ketersediaan bibit, pupuk, serta pengawasan berkelanjutan dari pemerintah desa dan dinas teknis.

“Setelah tanah dibalik, pemerintah harus menyiapkan bibit, pupuk, dan pengawasan dari tingkat desa agar tanah yang sudah diolah tidak dibiarkan begitu saja. Pemerintah sudah bantu secara gratis, maka lahan itu harus ditanami,” ujarnya.