PGRI Malaka Sambangi Rumah Jabatan Wakil Bupati, Bahas Kesejahteraan dan Kepastian Nasib Guru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malaka melakukan kunjungan resmi ke Rumah Jabatan Wakil Bupati Malaka.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk berdialog, memperkuat sinergi, serta memperjuangkan nasib para guru di Kabupaten Malaka.

Rombongan PGRI yang dipimpin oleh Ketua PGRI Malaka, Yonathas Seran Suri, S.Pd., M.Pd., didampingi Sekretaris Timotius Un, S.Ag., Gr., dan Bendahara Laurensia Luruk, S.Pd., disambut hangat oleh Wakil Bupati Malaka Henri Melki Simu, A.Md., di Rumah Jabatan Wakil Bupati.

Suasana kekeluargaan dan dialog terbuka tampak dalam pertemuan tersebut. PGRI Malaka memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan terkait peningkatan kesejahteraan guru serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Malaka.

Ketua PGRI Malaka, yang akrab disapa Jhon, menyampaikan bahwa pihaknya diterima dengan sangat baik oleh Wakil Bupati Malaka.

Baca juga: Pemkab Malaka Komit Kembangkan Pantai Cemara Abudenok Jadi Destinasi Unggulan

“Pak Wakil Bupati menyambut hangat kehadiran kami dan berharap agar sinergi serta ruang diskusi antara PGRI dan Pemda Malaka terus dibangun,” ujarnya kepada POS-KUPANG.COM, Senin (27/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, PGRI Malaka juga menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah, salah satunya memberikan apresiasi kepada Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) atas penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK kepada 868 peserta di Pantai Cemara Abudenok beberapa waktu lalu.

Namun, selain apresiasi, PGRI juga menyoroti sejumlah persoalan penting yang masih dihadapi para tenaga pendidik di Malaka. Di antaranya adalah status 799 PPPK paruh waktu dan 1.038 calon PPPK yang hingga kini belum mendapatkan kepastian penetapan.

“Kami berharap pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati SBS dan Wakil Bupati HMS dapat memperjuangkan nasib mereka agar segera mendapatkan kepastian,” tegas Jhon.

PGRI juga menyoroti keberadaan guru-guru honorer yang dirumahkan, terutama di sekolah negeri, yang diduga terdampak dinamika politik lokal. Jhon meminta agar para guru tersebut segera diaktifkan kembali mengingat banyak dari mereka telah terdaftar di Dapodik, mengikuti PPG, dan bahkan telah tersertifikasi.

“Bagaimana mungkin guru yang sudah tersertifikasi hanya duduk di rumah? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya menegaskan.

Selain itu, PGRI juga mengungkap adanya tunggakan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) bagi ASN guru yang belum dibayarkan sejak tahun lalu.

Tidak hanya itu, usulan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Kabupaten Malaka disebut belum diajukan ke pemerintah pusat tahun ini.

“Kami berharap Pemkab Malaka segera mengajukan usulan TPG dan THR ke pusat agar bisa dianggarkan dalam waktu dekat,” jelas Jhon.