Remaja di Lembata Tawar Jasa Seks, 85 Persen Siswa Aktif Berhubungan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Praktik prostitusi yang melibatkan kalangan remaja atau anak di bawah umur di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), marak sekali.

Di tahun 2023, Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Lembata mencatat 507 wanita pekerja seks (WPS).

Mereka rata-rata berusia 15 sampai 19 tahun, sementara untuk 2024 dan 2025 belum dilakukan pemetaan karena KPAD tidak didukung anggaran.

Sekretaris KPAD Lembata, Nefri Eken atau yang disapa Ma'Ne, Rabu (08/10/25), menerangkan remaja pekerja seks cendrung memanfaatkan media sosial untuk mencari pelanggan, dengan tarif Rp 50.000 sampai Rp 500.000.

"Lewat inbox (facebook), telepon, WhatsApp, michat, ada juga pakai twitter. Di pemetaan yang kami lakukan tahun 2023 itu ada 507 WPS, dan pemetaan ini di Kota Lewoleba," katanya.

Baca juga: Termasuk Lansia, HIV/ADIS di Lembata NTT Bertambah 26 Orang

Pemetaan WPS berlangsung terpusat di Kota Lewoleba karena menjadi transit para pekerja seks dari berbagai penjuru daerah di Lembata.

Meski tak ada dukungan anggaran, KPAD tetap bekerja keras. Ini semata-mata demi kebaikan banyak orang, apa lagi menyangkut generasi di Lembata. 

Dalam kunjungan sosialisasi dan layanan konseling tes HIV-AIDS (Mobile VCT) bersama Dinas Kesehatan Lembata, 85 persen dari total 16 sekolah di sana aktif berhubungan seks.

"85 persen aktif berhubungan seks, itu disebut WPS tidak langsung. Karena mereka ini masih tinggal dengan orang tua, tetapi aktivitas seks lancar. Kalau WPS langsung itu mereka yang menwarkan diri untuk biaya hidup dirinya," ungkap Nefri.

Dalam proses pemetaan yang dilakukan, Nefri menemukan empat faktor penhebab, meliputi fantasi seks akibat keingintahuan, gaya hidup, mucikari atau germo, dan ekonomi.

"Tahun 2025 ini ada potensi bertambah, bisa lebih dari tahun 2023," tandasnya.

Meski ketiadaan anggaran, namun semangat KPAD yang berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda) Lembata bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu tak pernah padam.

"Kita lakukan komunikasi lokal, dekati PKK Kecamatan Nagawutun untuk sosialisasi, ada beberapa sekolah tingkat SMP dan SMK. Kami pakai uang pribadi untuk kunjungan ke ODHIV dan WPS," ceritanya. (cbl)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS