Kasus Tambang di Kupang, Ketua DPRD Sumba Barat Daya Sebut Tunggu Izin dari Pemprov NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T bahwa sampai saat ini masih menunggu ijin penambangan pasir dari pemerintah Propinsi NTT. Sebab hal itu merupakan kewenangan pemerintah Provinsi NTT atau Pemprov NTT.

Sebagai pimpinan lembaga DPRD Sumba Barat Daya terus mendorong pemerintah untuk secepatnya memproses ijin penambangan pasir agar bisa menjawab  keluhan kelangkaan pasir yang berdampak menghambat pembangunan di Sumba Barat Daya. Bahkan sampai saat ini, proses pengurusan ijin masih berlangsung

Karena itu, ia meminta masyarakat Sumba Barat Daya bersabar menunggu proses yang sedang berlangsung dan diharapkan dapat selesai secepatnya.

Rudolf Radu Holo menanggapi keluhan atas larangan pengambilan pasir laut di Sumba Barat Daya melalui telepon selulernya,  Kamis (11/9/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah Sumba Barat Daya telah membangun kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Kupang untuk mengadakan pasir  untuk memenuhi kebutuhan pasir bagi masyarakat Sumba Barat Daya.

Baca juga: Bupati SBD Tantang Mahasiswa Lapor Bila Temukan Bukti Tambang Pasir Laut Untuk Pengerjaan Proyek

Secara  teknis, pemerintah Sumba Barat Daya telah melakukan survei untuk pembangunan pelabuhan agar mudah disandari kapal tongkang pengangkut pasir saat tiba di Sumba Barat Daya.

Dengan demikian proses sadar kapal tongkang berjalan baik sehingga pembongkaran muatan pasir lebih lancar pula.

Untuk itu, ia menghimbau seluruh masyarakat Sumba Barat Daya untuk bersabar menunggu proses yang sedang berlangsung sekarang. Harapan secepatnya selesai sehingga pembangunan di Sumba Barat Daya kembali berjalan lancar. (pet)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS