NTT Terkini
Kementerian HAM Bakal Buka Pusat Studi HAM di NTT
Oce Boymau menegaskan, pihaknya memperkuat penanganan cepat pengaduan dugaan pelanggaran HAM bagi seluruh warga NTT.
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
Lalu, dengan Dinas P3A untuk hak perempuan dan anak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk hak atas pekerjaan yang layak. Begitu juga instansi lainnya yang diharapkan menjadi landasan sinergi yang lebih erat.
"NTT, dengan segala keragaman suku, agama, dan budaya, adalah miniatur Indonesia. Namun kita juga masih menghadapi pekerjaan rumah bersama, atas isu-isu HAM ada stunting, TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ujaran kebencian di ruang digital," ujarnya.
Oce Boymau menegaskan, pihaknya memperkuat penanganan cepat pengaduan dugaan pelanggaran HAM bagi seluruh warga NTT.
Sisi lain, Kanwil HAM NTT juga akan memperkuat pendidikan dan literasi HAM hingga ke desa dan sekolah, dengan menjadikan program Desa Sadar HAM sebagai basis literasi di tingkat desa.
"Kampung rekonsiliasi dan perdamaian (Kampung redam) untuk merawat perdamaian dan menjunjung tinggi HAM," tambah dia.
Dia mengatakan, penguatan nilai HAM itu bisa melalui integrasi nilai HAM dengan kearifan lokal, sosial budaya dan agama setempat. Kemudian, ujar dia, penguatan regulasi berbasis HAM di tingkat daerah.
"Kami percaya, dengan semangat kolaborasi bersama dinas-dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, NTT dapat menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan menghormati harkat martabat manusia," ujarnya.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi kunjungan Pigai ke NTT. Itu merupakan kunjungan perdana Pigai sebagai Menteri HAM sejak kementerian tersebut dibentuk.
“Kehadiran Bapak Menteri menjadi momentum penting untuk memperkuat pembangunan yang berkeadilan dan menghormati martabat setiap warga negara,” kata Melki.
Ia menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM merupakan salah satu agenda penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu tercermin dalam
Asta Cita tentang penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
Karena itu, menurut dia, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sangat penting untuk memastikan HAM hadir dalam seluruh aspek pembangunan. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Menteri-HAM-dan-Gubernur-NTT-tanda-tangan-MoU.jpg)