Pembayaran Gaji Guru PPPK Paruh Waktu, Kepala BKD NTT: Sedang Berproses 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT ) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedang memproses pembayaran gaji guru PPPK Paruh Waktu.

Kepala BKD NTT, Kanisius Mau mengatakan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diminta untuk melengkapi semua dokumen.

"Pagi tadi rapat pimpinan, sudah diingatkan teman-teman Dinas P&K lengkapi semua dokumen," kata Kanisius Mau, Selasa (2/6/2026).

Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT mengatakan, sejak pekan lalu semua perangkat daerah melakukan pengerjaan administrasi untuk pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu. 

Ia mengungkapkan, selama ini pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu menggunakan APBD dan non APBD.

Kanisius merespons adanya penurunan gaji yang dialami sejumlah pegawai. Pembayaran gaji berdasarkan beban kerja yang diberikan.

"Itu kan dia bekerja berdasarkan jam kerja yang ada perhitungan sesuaikan dengan itu," katanya. 

Hal itu, lanjut Kanisius Mau, telah disepakati bersama usai PPPK Paruh Waktu menerima surat keputusan (SK) dari Gubernur NTT. 

Dokumen pertama, kata dia, menyangkut perjanjian kinerja dengan masing-masing pimpinan OPD.

Perjanjian lainnya adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. "Sebenarnya sudah dicantumkan disana semua," katanya. 

Kanisius mengaku, saat ini sedang dilakukan penyesuaian kerja, yang pada tahap pertama sedang berlangsung untuk pegawai di sektor kesehatan dan teknis. 

Untuk guru, akan mendapat giliran setelah tahap pertama usai. 

Baca juga: Janji Gaji Rp 2,4 Juta Tak Terwujud, Guru PPPK Paruh Waktu Pemprov NTT Mengeluh dan BPJS Tak Aktif

Penyesuaian itu dimaksud juga mengenai penggunaan dana BOS untuk membayar gaji guru. Sebab, selama ini tidak diperbolehkan.

Pemprov NTT telah melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat.