Seleksi Direksi-Komisaris PT Flobamor dan KIB jadi Momentum Benahi BUMD NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Seleksi Komisaris dan Direksi PT Flobamor serta PT Kawasan Industri Bolok (KIB) dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT. 

Akademisi Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Nusa Cendana (Undana), Rikhard T Ch Bolang, mengatakan proses seleksi tersebut bukan sekadar pengisian jabatan. 

Tetapi, kata dia, bagian dari agenda reformasi kelembagaan karena kedua BUMD itu memiliki posisi strategis namun masih menghadapi persoalan serius dalam kinerja keuangan dan tata kelola.

“Nilai plus yang besar dari proses seleksi ini adalah masuknya figur dengan latar belakang yang beragam seperti akademisi, pegiat LSM, dan praktisi. Keberagaman ini penting karena problem BUMD tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif,” ujarnya, Jumat (22/5/2026). 

Menurutnya, akademisi dapat membawa pendekatan berbasis data, perencanaan strategis, dan evaluasi kebijakan. Pegiat LSM dinilai mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kontrol publik, sementara praktisi dapat meningkatkan orientasi bisnis, efisiensi, manajemen risiko, dan kemampuan eksekusi.

Baca juga: Komisaris-Direksi PT Flobamor dan KIB Wajib Punya Analisa Bisnis 

Ia menjelaskan, secara historis kedua BUMD tersebut belum menunjukkan kinerja keuangan yang sesuai ekspektasi publik. Berdasarkan dokumen laporan keuangan BUMD yang dipublikasikan Pemprov NTT, PT Flobamor menghadapi tekanan cukup berat.

Pada 2022, PT Flobamor masih mencatat laba bersih sekitar Rp510 juta. Namun pada 2023 berubah menjadi rugi bersih sekitar Rp2,60 miliar berdasarkan laporan unaudited.

“Lebih serius lagi, ekuitas perusahaan turun tajam dari sekitar Rp3,30 miliar pada 2022 menjadi hanya sekitar Rp617,8 juta pada 2023, sementara kewajiban jangka pendek meningkat,” katanya.

Kondisi itu dinilai menunjukkan adanya tekanan likuiditas, pelemahan modal, dan kebutuhan mendesak untuk restrukturisasi keuangan.

Sementara itu, PT KIB menghadapi persoalan berbeda. Menurut Rikhard, masalah utama PT KIB bukan pada ketiadaan aset, tetapi aset dan kawasan yang belum produktif secara ekonomi.

“Kawasan industri belum cukup menghasilkan pendapatan dari tenant, sewa lahan, jasa kawasan, atau aktivitas industri lain untuk menutup beban tetap perusahaan,” ujarnya.

Ia menilai PT Flobamor lebih menghadapi persoalan likuiditas dan penipisan ekuitas, sedangkan PT KIB menghadapi tantangan monetisasi aset, utilisasi kawasan, dan rendahnya pendapatan dibandingkan beban operasional.

Baca juga: Pemprov NTT Umumkan Hasil UKK Seleksi Dewan Komisaris dan Direksi PT Flobamor dan KIB

Karena itu, pembenahan kedua BUMD tidak bisa disamaratakan. PT Flobamor dinilai membutuhkan audit, restrukturisasi utang dan piutang, efisiensi biaya, serta penguatan model bisnis transportasi.

Sedangkan PT KIB memerlukan strategi menarik tenant, memperjelas business plan kawasan industri, mengoptimalkan lahan, dan membangun ekosistem investasi.