BRI Kuasai 70 Persen KUR NTT, Diskusi Publik PWI NTT

Ringkasan Berita:

• Pimpinan Cabang Kupang Bank Rakyat Indonesia (BRI), Terry Tambun, membeberkan dominasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
• Ia menyampaikan, sepanjang 2025 BRI menyalurkan KUR di NTT hampir Rp2 triliun pada segmen mikro di bawah Rp100 juta. 
• Rinciannya, sektor nonproduksi sebesar Rp1,041 triliun kepada 30 ribu debitur dan sektor produksi Rp868 miliar kepada 28 ribu debitur.

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Pimpinan Cabang Kupang Bank Rakyat Indonesia (BRI), Terry Tambun, membeberkan dominasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menyampaikan, sepanjang 2025 BRI menyalurkan KUR di NTT hampir Rp2 triliun pada segmen mikro di bawah Rp100 juta. Rinciannya, sektor nonproduksi sebesar Rp1,041 triliun kepada 30 ribu debitur dan sektor produksi Rp868 miliar kepada 28 ribu debitur.

“Total segmen KUR mikro sekitar Rp1,9 triliun. Komposisinya 45 persen sektor produksi dan 54 persen nonproduksi,” jelas Terry dalam Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (21/2).

Selain itu, untuk KUR retail dengan plafon Rp100 juta hingga Rp500 juta, BRI menyalurkan sekitar Rp 349 miliar kepada 1.200 debitur. Secara total, penyaluran KUR di NTT pada 2025 hampir mencapai Rp3 triliun, dengan sekitar 70 persen di antaranya disalurkan BRI.

Menurut Terry, capaian tersebut didukung jaringan BRI yang luas di NTT, yakni 13 kantor cabang, lima kantor cabang pembantu, 103 BRI Unit, serta 27 kantor kas dan teras. Di lapangan, BRI juga didukung sekitar 500 tenaga pemasar KUR, termasuk 70 orang di wilayah Kupang.

“Angka dua triliun itu sebenarnya bukan angka fantastis. Kalau bisa tiga triliun pun kami siap. Tapi memang ada kendala di lapangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tantangan terbesar bukan pada kelayakan usaha, melainkan pada riwayat kredit debitur yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Di era digital, seluruh data pinjaman, termasuk pembelian melalui paylater maupun pinjaman online dapat terdeteksi.

“Usahanya sudah visible dan layak, tapi saat kami masukkan NIK, semua data terbuka. Ada tunggakan lama, bahkan hanya Rp200 ribu tapi menunggak 360 hari. Secara aturan perbankan kami harus mundur,” katanya.

Terry juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjamkan KTP kepada pihak lain untuk pengajuan kredit, sehingga saat mengajukan KUR, muncul catatan pinjaman yang tidak disadari pemilik identitas.

“Kadang nasabah bilang tidak pernah pinjam motor atau mobil, tapi ternyata dulu KTP-nya dipinjamkan. Ini jadi kendala besar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa KUR hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan, sementara plafon Rp100 juta sampai Rp500 juta wajib disertai jaminan. Sesuai regulasi terbaru, sektor produksi nonperdagangan kini dapat mengakses KUR berkali-kali dengan bunga tetap 6 persen, tanpa biaya administrasi dan provisi.

Terry menambahkan, dana KUR berasal dari dana perbankan, sedangkan pemerintah hanya memberikan subsidi bunga. Karena itu, prinsip kehati-hatian tetap dijalankan agar kualitas kredit terjaga.

“Tantangan kita bersama adalah literasi dan edukasi. Hal kecil seperti tunggakan Rp50 ribu atau Rp100 ribu bisa membuat peluang mendapatkan pembiayaan lebih besar menjadi tertutup,” tegasnya.

BRI menargetkan penyaluran KUR di NTT tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun dan optimistis dapat melampaui angka tersebut, sepanjang didukung peningkatan literasi dan disiplin finansial masyarakat.

Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus mengingatkan bahwa KUR bukan bantuan gratis dari pemerintah, melainkan kredit yang wajib dikembalikan. “Ini kredit usaha rakyat, jadi harus untuk usaha. Bukan untuk beli mobil atau keperluan konsumtif lainnya. Ini pinjaman yang harus dibayar kembali,” tegasnya.

Pada 2026, Bank NTT mendapat alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar untuk pekerja migran. Skema ini dinilai dapat membantu pembiayaan pelatihan, visa, tiket hingga kebutuhan awal pekerja migran di negara tujuan.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Regional Dr. James Adam menilai fungsi pengawasan dan pembinaan KUR belum berjalan optimal. Berdasarkan data yang dipaparkannya, dari sekitar 566 ribu UMKM di NTT, penerima KUR pada 2025 hanya sekitar 65 ribu atau 11 persen.

“Kalau sudah berjalan sejak 2007, mestinya semakin banyak UMKM yang naik kelas dan tidak lagi bergantung pada KUR. Artinya fungsi pengawasan dan pembinaan perlu diperkuat,” ujarnya.
Ia mendorong kolaborasi antara perbankan dan pemerintah daerah melalui pengawasan bersama serta pembinaan berkelanjutan oleh OPD terkait.

Literasi Keuangan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, Adidoyo Prakoso, menyoroti kemudahan akses pembiayaan di era digital yang harus diimbangi dengan pemahaman keuangan yang memadai.

Ia mengungkapkan, tidak hanya pinjaman online (pinjol) yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tetapi juga transaksi pembelian pulsa kredit.

“Kadang kita merasa hanya beli pulsa Rp50 ribu atau Rp100 ribu, tapi itu masuk dalam catatan. Saat mengajukan kredit ke perbankan, data itu muncul. Ini yang sering tidak disadari,” ujarnya.

Menurut Adidoyo, persoalan mendasar saat ini adalah literasi dan edukasi keuangan masyarakat. Ia menilai media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang mendidik agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif.

Terkait peran BI, ia menjelaskan,  BI tidak menyalurkan kredit, namun berfokus pada tiga pilar utama yakni korporatisasi, capacity building, dan fasilitasi pembiayaan. BI mendorong pembentukan kelompok usaha, memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk UMKM, melatih penyusunan laporan keuangan sederhana, hingga melakukan kurasi dan business matching agar pelaku UMKM dapat menembus pasar nasional maupun internasional.

“Kami kurasi UMKM yang siap, lalu kami dorong supaya naik kelas. Harapannya mereka bisa menjadi contoh bagi UMKM lain,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata menegaskan KUR tetap merupakan kredit yang wajib dibayar sesuai ketentuan. “Kredit itu sumber dananya dari tabungan dan deposito masyarakat. Kalau tidak dibayar, bank yang menanggung kerugiannya, padahal bank wajib mengembalikan dana kepada penabung,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Salah satu skema yang diatur adalah kredit ketahanan pangan bagi petani, di mana pembayaran dapat dilakukan saat panen, tidak harus diangsur setiap bulan.

Yan juga menjelaskan bahwa kriteria UMKM penerima KUR telah diatur berdasarkan skala usaha. Jika pelaku usaha sudah naik kelas dan memiliki modal di atas batas tertentu, maka tidak lagi berhak mengakses KUR.

Kawal Penyaluran KUR

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena mengapresiasi PWI NTT yang menggagas diskusi tersebut. Menurutnya, inisiatif ini menunjukkan bahwa pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis pembangunan yang memiliki kepedulian nyata terhadap penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Melalui fungsi kontrol sosial, pers dapat memastikan penyaluran KUR berjalan akuntabel. Dengan pemberitaan berbasis data dan fakta, pers turut mendorong akuntabilitas lembaga perbankan sekaligus memberi ruang bagi suara pelaku UMKM untuk didengar dalam proses evaluasi kebijakan pembiayaan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, terus berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan, digitalisasi pemasaran, serta penguatan sinergi dengan lembaga keuangan. Penyaluran KUR diharapkan benar-benar menjangkau pelaku usaha produktif hingga ke pelosok desa, termasuk kelompok perempuan dan generasi muda.

Ketua PWI NTT, Fery Jahang, berharap diskusi ini memberi manfaat tidak hanya bagi wartawan, tetapi juga masyarakat NTT secara luas, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan.

Ia menambahkan, melalui forum ini, PWI ingin menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan pihak perbankan agar tidak ada lagi keraguan dalam mengakses kredit usaha rakyat. “Melalui diskusi ini kami ingin menjembatani keinginan pelaku UMKM dengan pihak perbankan. Supaya UMKM tidak lagi ragu mengajukan kredit, dan perbankan juga bisa memberikan pemahaman yang jelas soal aturan yang berlaku,” ujarnya.

Melalui momentum 80 tahun PWI, ia berharap insan pers di NTT terus berkontribusi dalam membangun daerah, termasuk dengan mengawal pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi di Nusa Tenggara Timur. 

Ketua Panitia HPN NTT 2026, Ryan Nong, menjelaskan diskusi publik ini merupakan rangkaian kegiatan puncak dalam peringatan HPN 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Sebelumnya kami sudah melakukan beberapa kegiatan berupa bakti sosial bersih kota, donor darah, fun tournament tenis meja, dan puncaknya kita menggelar diskusi publik,” ujarnya.(uge/uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS