Kepuasan Awal Melki-Johni Positif, Tapi Ekonomi dan Jalan Rusak Jadi Alarm Serius

Pangi menjelaskan, dalam penilaian kondisi umum Provinsi NTT, sektor prioritas yang paling penting dan mendesak untuk segera diperbaiki adalah ekonomi dan kesejahteraan (40,1 persen), disusul infrastruktur dan layanan dasar (33,9 persen).

“Permasalahan yang paling penting dan sangat mendesak harus segera diperbaiki terkait ekonomi dan kesejahteraan adalah harga kebutuhan pokok mahal (56,1 persen), sulit mencari lapangan pekerjaan (12,8 persen), dan tingkat kemiskinan masih tinggi (11,2 persen),” paparnya.

Untuk sektor infrastruktur dan layanan dasar, masalah utama yang disoroti responden adalah jalan raya rusak atau tidak memadai (69,7 persen) serta air bersih yang belum menjangkau seluruh wilayah (11,1 persen).

Di bidang pendidikan, persoalan yang dinilai mendesak antara lain biaya pendidikan mahal (40,0 persen), sarana dan prasarana rusak atau tidak mendukung (17,9 persen), serta bantuan pendidikan seperti beasiswa atau BOS yang tidak tepat sasaran (13,7 persen).

Sementara di sektor kesehatan, masalah utama adalah fasilitas kesehatan yang tidak memadai (28,1 persen), biaya layanan kesehatan mahal (26,3 persen), dan kekurangan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan (22,8 persen).

Dalam aspek sosial dan keamanan, responden menyoroti maraknya masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) dan bank keliling (30,8 persen), tingkat kriminalitas tinggi (23,1 persen), serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang belum optimal (23,1 persen).

Adapun dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, masalah yang paling mendesak diperbaiki adalah praktik korupsi atau pungli yang masih terjadi (40,9 persen), penegakan hukum yang dinilai tidak adil atau tebang pilih (27,3 persen), serta birokrasi yang lamban dan berbelit (22,7 persen).

Terkait program prioritas pemerintah, responden menilai yang paling penting dan mendesak untuk diperbaiki adalah Koperasi Merah Putih (52,4 persen) dan program Makan Bergizi Gratis (28,6 persen).

Meski demikian, hasil survei menunjukkan persepsi publik yang relatif positif terhadap pemerintah daerah. Sebanyak 72,5 persen responden menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sementara 75,4 persen responden yakin bahwa pemerintah memiliki solusi atas persoalan yang dihadapi warga.

Pangi menegaskan, hasil survei ini menjadi gambaran awal sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat kebijakan dan program kerja ke depan.
“Ini menjadi cermin awal. Modal sudah ada, tinggal bagaimana ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (uge)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS