LIPSUS: Sehari Butuh 180 Kg Ayam, Mabar Mulai Program MBG, 16 Sekolah Keracunan  

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.

"Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih," kata Seskab Teddy.

Baca juga: LIPSUS: Satu SPPG di Kota Kupang Dinonaktifkan, Buntut Kasus Keracunan Siswa

Seskab Teddy melanjutkan evaluasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat terbatas pada malam ini.

Presiden juga membahas beberapa program prioritas pemerintah lainnya, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, ketahanan pangan dan ketahanan energi, stimulus ekonomi terutama untuk periode akhir tahun 2025, dan berbagai program pemerintah lainnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap dapur MBG memiliki alat uji kebersihan makanan. "Alat uji ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan,” kata Neng Eem di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut dia menyampaikan kebersihan merupakan faktor utama dalam menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat penerima manfaat Program MBG.

“Kebersihan merupakan gerbang awal agar makanan aman untuk dikonsumsi. Karena itu evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan seluruh aspek penyediaan MBG tidak menyisakan celah terjadinya keracunan makanan atau gangguan kesehatan lainnya,” ujar dia.

Dia mengatakan langkah Presiden Prabowo itu menunjukkan perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan makanan dalam Program MBG.

“Instruksi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan standar kebersihan dapur menunjukkan keseriusan Presiden agar makanan yang disajikan bukan hanya enak, tapi juga aman dikonsumsi,” kata dia.

Neng Eem lalu meminta Kepala BGN Dadan Hindayana untuk menetapkan dan menyosialisasikan standar kebersihan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Standar tersebut harus dijalankan tanpa pengecualian.

Baca juga: LIPSUS: Menu MBG Diolah Dini HarI, Muhaimin Iskandar Tinjau SPPG 

“Saya minta jangan anggap remeh pentingnya menjaga kebersihan dalam Program MBG. Standar kebersihan ini harus menjadi acuan utama dalam penyediaan makanan bergizi,” ujarnya.

Legislator asal Jawa Barat itu juga mendorong dilakukan evaluasi berkala minimal sebulan sekali guna memastikan penerapan standar kebersihan berjalan optimal. Ia menilai evaluasi rutin dapat menjadi upaya mitigasi terhadap potensi pelanggaran atau kejadian tidak diinginkan.

“Kami minta semua pihak mendukung Program MBG yang diamanahkan Presiden Prabowo. Peristiwa yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Semua pihak harus berkomitmen menyediakan makanan bergizi yang aman, layak, dan sesuai standar,” ujarnya. (any/moa/ant)

P to P
Empat Posyandu 
1.SD GMIT Soe II sebanyak 202 orang
2.SD Inpres Oenasi 70 orang
3.SD Inpres Soe 29 orang
4.SD Advent 13 orang
5.TK Oenasi 20 orang
6. SMP Advent 12 siswa
7.SMA Karya 9 orang
8.SDI Maleset 6 siswa
9.Posyandu Kota Baru 6 orang
10.SMK Kristen 6 orang
11. Posyandu Bhayangkari 3 orang
12.TK Advent 2 orang
13.PAUD Cendana 2  orang
14. Posyandu Maleset 2 orang
15.Posyandu Nonohonis 1 orang
16.TK Ora Et Labora 1 orang.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut layanan pengaduan yang terintegrasi, seperti melalui hotline 119 atau +6287777591097, mampu mempercepat penanganan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Budi menyebutkan data yang dia dapat dari hotline tersebut menunjukkan, pada 4 Oktober, terdapat kejadian keracunan di Kota Soe, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Jakarta.
"Dua-duanya nggak ada yang fatal. Itu anak-anaknya sudah dirawat," katanya di Jakarta, Senin (6/10).
Dahulu, katanya, laporan hanya melalui sosial media. Namun, sekarang sudah terintegrasi, dan Dinas Kesehatan sudah dilibatkan. "Mereka sudah mengisi laporan itu. Kalau ada di sosial media kita cocokkan segera. Sehingga, penanganannya jauh lebih baik," kata Budi.
Menurutnya, pengaduan yang terintegrasi juga dapat menjadi bahan untuk perbaikan Badan Gizi Nasional (BGN) ke depannya. Hal tersebut, karena BGN belum memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah-daerah, sehingga kontribusi dari Dinas Kesehatan dapat membantu BGN.
"BGN nanti turun melakukan audit bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur implementasinya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunannya," katanya.
Terkait SPPG, lanjutnya, per Senin, sudah ada 130 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun pemerintah kini mewajibkan SLHS, beserta dua sertifikat lainnya, yakni sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan sertifikat halal guna mencegah kejadian keracunan dalam MBG agar tidak terulang kembali.
"Nah, percepatan sudah mulai terjadi. Kepala Dinas Kesehatan juga sudah mulai bergerak. Karena kita sudah meeting juga dengan Kemendagri, dengan Kepala Daerah. Mudah-mudahan bisa dipercepat komunikasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan," ujarnya. (ant)