Pejabat Pemprov NTT Retret

Retret Pejabat Pemprov NTT Telan Rp 1 Miliar, Akademisi Ungkit Rendahnya Kualitas Pendidikan 

Retret pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghabiskan anggaran Rp 1 miliar menuai kritik.

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/HO
MARSEL ROBOT - Dosen FKIP Undana, Dr Marsel Robot menyoroti retret pejabat Pemprov NTT menghabiskan anggaran Rp 1 miliar. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Retret pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT ) menghabiskan anggaran Rp 1 miliar menuai kritik. 

Akademisi FKIP Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Marsel Robot mengaitkan retret dengan kegelisahan Gubernur NTT Melki Lana Lena terhadap rendahnya kualitas pendidikan di NTT. 

Gubernur Melki Laka Lena menyebut kondisi pendidikan tidak baik-baik saja. 

Menurut Marsel Robot, dana Rp 1 miliar bisa digunakan untuk membangun ekosistem pendidikan.

"Katakanlah dengan uang Rp 1 miliar kita latih guru untuk membangun ekosistem dengan literatif di sekolah. Kita memilih sekolah pinggiran, tengah dan di kota. Kita menemukan persoalan," kata Marsel Robot, Rabu (24/9/2025). 

Ia menegaskan, retret pejabat tidak memberi dampak yang tepat.

Marsel Robot mengapresiasi jika biaya retret itu didorong untuk pelatihan para guru agar menemukan metodologi pembelajaran yang cocok. 

"Tetapi tidak cukup dengan itu, harus diikuti dengan regulasi," katanya. 

Apalagi, lanjut Marsel Robot, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan kecakapan peserta didik untuk membaca, menulis dan berhitung masih lemah.

Tidak saja di jenjang sekolah dasar dan menengah, kondisi itu bahkan sampai ke Perguruan Tinggi.

Ia mengamini bahwa masih ada mahasiswa di Perguruan Tinggi yang belum lancar membaca, menulis dan berhitung. Dia berkata, situasi itu karena sistem pendidikan yang tidak cukup mengatur ketat. 

Dalam pengalamannya, ia mengaku situasi pendidikan di NTT memang tidak sedang baik. Sekolah-sekolah bisa dilengkapi Klinik Sekolah. 

Nantinya, satu ruangan khusus didampingi guru tertentu akan membantu pelaksanaannya. Dari situ akan ditemukan persoalan dan dibuat metode khusus. 

Sisi lain, biaya retret bisa juga diberikan ke lulusan dari Perguruan Tinggi agar memberi pendampingan pelajar yang dianggap belum memahami tentang membaca, menulis dan berhitung. 

Para lulusan ini, ujar Marsel, harus diberi pelatihan terlebih dahulu agar lebih efektif memberi pendampingan. Bagian ini juga tidak secara langsung memberi lapangan kerja dan menciptakan siklus tranformasi pengetahuan yang berkelanjutan. 

"Rp 1 miliar ini pelatihan guru. Kami temukan kesalahan produktif dilakukan siswa itu ada 11 jenis. Kalau kesalahan itu kita arahkan ke tindakan literatif maka akan menjadi budaya. Dan anggaran sebesar ini pasti bisa, kita buat dulu di beberapa sekolah," ujarnya. 

Marsel Robot menyebut, anggaran seperti ini akan sangat cukup. Selain regulasi, guru yang telah mendapat pelatihan akan menjadi mentor. Demikian juga sekolah yang menjadi contoh program bisa digunakan sebagai pusat pembelajaran bagi sekolah lainnya. 

Selain itu, Marsel juga menyoroti mengenai kebiasaan literatif yang sudah jarang ditemui. Bahkan di kantor Gubernur NTT sekalipun tidak memiliki ruang khusus dilengkapi buku-buku. Sebaliknya, yang ada hanya foto dan poster yang tertempel di dinding kantor Gubernur NTT

Sebelumnya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut saat ini kemampuan literasi dan numerasi memprihatinkan. Dia membandingkan kondisi itu dengan sebelumnya. 

"Dulu semua yang tamat SD pasti bisa baca dan tulis. Sekarang, jangankan SD, di tingkat SMP dan SMA bahkan tidak bisa baca tulis dengan baik. Kita jangan menikmati kondisi sekarang ini sebagai kondisi baik-baik saja", ujar Melki.

Mantan anggota DPR RI itu bahkan menyebut saat ini NTT sedang memanen mahasiswa di Perguruan Tinggi yang tidak cakap membaca dan berhitung. 

"Kita sekarang memanen anak-anak kuliah yang kemampuan membaca dan berhitung tidak baik-baik Saja. Dengan situasi model begini, kita bisa membayangkan masa depan NTT seperti apa," tambahnya.

Menurut Melki Laka Lena, upaya peningkatan kapasitas Guru menjadi hal penting yang harus diupayakan, sehingga dengannya proses transfer ilmu pengetahuan kepada para peserta didik dapat berjalan secara optimal.

Waketum DPP Golkar ini juga menyinggung kesejahteraan guru. Dengan total anggaran sebesar Rp 2,3 triliun yang dialokasikan dari APBD NTT saat ini untuk sektor pendidikan, ia berharap agar para guru dan tenaga kependidikan harus berjuang sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT.

"Bapak ibu guru harus mensyukuri apa yang sudah didapatkan saat ini. Anggaran untuk sektor pendidikan kita di NTT itu 2,3 triliun dari total APBD Rp 5 triliun. Teman-teman di sektor pendidikan dapat lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya," jelasnya.

Untuk menunjang tambahan penghasilan dan mendukung kreativitas peserta didik, Melki mendorong agar masing-masing sekolah harus mampu membuat produk berbasis potensi sekolah masing-masing. 

Sebagai informasi, retret 677 pejabat Pemprov NTT selama 10 hari di Universitas Pertahanan (Unhan) menghabiskan anggaran Rp 1,6 miliar yang bersumber dari APBD NTT tahun 2025.

Program itu digagas Melki Laka Lena, berkaca dari pengalamannya saat mengikuti retret di Magelang Jawa Tengah bulan Februari 2025 lalu. Melki ingin menyatukan persepsi dan kekompakan para pejabat untuk mengerjakan berbagai program. 

Meski dikritik tentang kegiatan ini, Melki bersama rombongan tetap melaksanakan kegiatan itu sejak 23 September 2025 kemarin. 

"Kita tidak boleh cepat ‘baper’ kalau ada kritik dari masyarakat. Kita harus mampu menjawabnya dengan semangat transformatif dan kolaboratif dalam pelayanan publik," katanya. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved