Workshop Pengendalian Rokok di NTT Dorong Penguatan Implementasi Perda KTR

Selain itu, edukasi tentang bahaya rokok masih terbatas di lingkup kesehatan dan belum menjangkau masyarakat luas.

Karena itu, narasumber menekankan pentingnya tim pengawasan dan penegakan Perda KTR di setiap daerah. Tim ini harus diketuai pemerintah daerah, biasanya Sekretaris Daerah, dengan melibatkan lintas sektor.

“Perda KTR sebenarnya lebih bersifat edukasi. Sosialisasi perlu dilakukan setahun penuh sebelum penegakan aturan. Setelah itu, baru pengawasan bisa berjalan efektif,” ujarnya. 

Workshop ini diharapkan menjadi pintu masuk advokasi bersama lintas sektor di NTT. Daerah yang belum memiliki Perda KTR didorong segera menyusun regulasi, sementara daerah yang sudah memiliki Perda diarahkan memperkuat implementasinya.

“Kami berterima kasih kepada kampus, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah yang sudah mau berkolaborasi. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi gerakan kemanusiaan untuk melindungi kesehatan masyarakat NTT, ” ujarnya. (iar) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS