Workshop Pengendalian Rokok di NTT Dorong Penguatan Implementasi Perda KTR

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Workshop Penguatan Program Pengendalian Rokok di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) digelar sebagai langkah awal memperkuat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). 

Kegiatan ini  diselenggarakan di Universitas Citra Bangsa Kupang pada 24 September 2025 sekaligus menjadi momentum penting setelah terbitnya Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 22, diatur mengenai pengendalian bahaya tembakau dan zat adiktif. 

Dr. dr. I Ketut Suarjana mengatakan hal ini mendorong Kementerian Kesehatan bersama universitas, organisasi masyarakat, serta penggiat tobacco control untuk bergerak lebih masif.

“Di NTT sebenarnya sudah ada Perda KTR Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016. Namun prevalensi perokok masih tinggi, hampir 30 persen, atau 3 dari 10 orang masih merokok,” ujar Ketut Suarjana, Rabu (24/9/2025). 

Baca juga: DPRD Desak Pemda Flotim Koordinasi Bea Cukai Tertibkan Rokok Ilegal

Workshop ini merupakan hasil kolaborasi Universitas Udayana, Universitas Citra Bangsa, dan IAKMI NTT. Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala, sekaligus merumuskan strategi penguatan pengendalian rokok.

Target jangka pendek dari kegiatan ini adalah mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan KTR.

“Kalau tingkat kepatuhan bisa mencapai 80 persen maka masyarakat non-perokok akan lebih terlindungi dari paparan asap rokok, terutama di ruang publik,” ungkapnya.

Sementara target jangka panjang adalah menurunkan prevalensi perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang semakin rentan menjadi perokok pemula.

Regulasi terbaru memberikan beberapa terobosan penting, di antaranya yaitu : 
Penjualan rokok dilarang dalam radius 200 meter dari sekolah atau tempat bermain anak.

Iklan rokok luar ruang harus minimal 500 meter dari fasilitas pendidikan.
Penjualan rokok eceran atau ketengan dilarang.

Pembelian rokok hanya untuk usia 21 tahun ke atas dengan verifikasi KTP, termasuk untuk transaksi daring.

“Kalau aturan ini dijalankan dengan baik, dampaknya sangat besar dalam menekan jumlah perokok usia muda,” ungkapnya.

Meski demikian, tantangan di NTT tidak ringan. Salah satunya adalah budaya masyarakat yang masih menyuguhkan rokok dalam acara adat.