Pemerintah Resmi Merilis Program Paket Ekonomi 8+4+5, Simak Dampak Positifnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Pemerintah baru saja merilis program paket ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja (8+4+5). Apa saja dampak positifnya bagi masyarakat?

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal mengatakan, paket insentif stimulus ekonomi ini akan berdampak pada: penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Penyerapan Tenaga Kerja

Fithra menjelaskan, paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).

“Terutama Ojol ( pengemudi ojek online ) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden,” kata Fithra di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu stimulus dalam 8 inisiatif utama adalah diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) untuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.

Baca juga: FKUB Provinsi NTT gelar Pelatihan Usaha Ekonomi Kreatif kepada Pelaku UMKM di Kota Kupang

Menurut Fithra, program akselerasi juga difokuskan pada penyerapan tenaga kerja melalui pemagangan untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan.

“Jadi pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui pemagangan, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur,” ujar Fithra.

Selain itu, lanjutnya, ada juga program padat karya tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta 5 paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. 

Termasuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

“Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas dan untuk gig worker pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka. Jadi mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,” jelasnya.

Daya Beli Main Meningkat

Fithra menambahkan, paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga mampu menjaga daya beli masyarakat. Melalui bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat serta perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata, daya beli masyarakat diharapkan semakin meningkat.

Baca juga: Warga Desa Boa Syukuri Kehadiran Investor, Serap Tenaga Kerja dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

“Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat,” jelas Fithra.

Selain itu, program padat karya tunai di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, menurutnya, juga akan membantu menjaga daya beli. 

“Dan itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang,” tegasnya.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga diharapkan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 % pada akhir 2025. Fithra meyakini program insentif ini akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 % , salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income,” ujar Fithra. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Catatan :

Pernyataan ini disiapkan dan disebarluaskan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Visi Indonesia Maju dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. PCO dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024.  Untuk informasi lebih lanjut hubungi Tri Kurniawan di tri.kurniawan@pco.go.id