Pengamat Kritik Pemerintah NTT Tak Peka Aspirasi Rakyat, Minta Tak Berlindung di Simbol Damai

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Pengamat Kebijakan Publik Dr. Deford Nasareno Lakapu menilai gelombang aksi demonstrasi yang terus terjadi, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dr. Deford Nasareno Lakapu  mengatakan hal ini mencerminkan persoalan serius dalam relasi antara rakyat dan pemerintah merupakan defisit legitimasi.

"Demo yang terjadi berulang kali ini bukan sekadar aksi sporadis, tapi cerminan dari jaraknya masyarakat dan negara. Ada defisit legitimasi. Pemerintah tidak benar-benar tahu apa kebutuhan rakyat, rakyat pun tak memahami apa yang sebenarnya dikerjakan pemerintah," ujar Deford saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Senin (8/9). 

Ia mengatakan defisit legitimasi ini terjadi karena minimnya komunikasi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses perumusan kebijakan. 

Demokrasi prosedural yang hanya hidup di masa pemilu tak cukup menjawab ekspektasi publik terhadap keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

Baca juga: Gubernur Melki Laka Lena Soal Tunjangan DPRD NTT yang Fantastis: Kebutuhan di Dapil Tinggi

Dr. Deford Nasareno Lakapu  mengatakan, demonstrasi merupakan kanal kontrol sosial yang sah dan sehat dalam negara demokrasi. 

Namun, yang memprihatinkan adalah ketika aksi turun ke jalan menjadi satu-satunya pilihan karena kanal formal seperti DPRD, musyawarah pembangunan, hingga konsultasi publik, tidak berjalan efektif.

"Kalau kanal formal mandek, jangan heran kalau jalan raya jadi forum sidang rakyat. Demo adalah bentuk ekspresi ketidakpuasan publik yang tak tertampung dalam sistem. Itu sinyal kuat bagi pemerintah untuk berbenah, bukan dimusuhi," ujar Dr. Deford Nasareno Lakapu.

Ia mengapresiasi langkah preventif Pemprov NTT dan Forkopimda yang memfasilitasi aksi damai seperti gerakan "NTT Cinta Damai".

Namun ia mengingatkan, jangan sampai upaya menjaga ketertiban hanya berhenti sebagai simbol tanpa sentuhan konkret terhadap akar masalah.

Menanggapi sorotan publik terhadap besaran tunjangan DPRD, Lakapu menekankan pentingnya transparansi dan logika keadilan.

Menurutnya informasi besaran tunjangan selama didasarkan pada kinerja yang sepadan, beban kerja yang terukur, dan kebutuhan operasional yang jelas. Tapi ketika masyarakat melihat angka besar tanpa kerja yang nyata, wajar jika muncul penolakan.

"Rakyat tidak anti terhadap tunjangan, mereka hanya ingin tahu pantaskah? Di saat kita bicara efisiensi nasional, sementara NTT masih bergulat dengan stunting dan kemiskinan. Lalu muncul angka-angka fantastis untuk tunjangan, ya jelas itu memicu kemarahan sosial," ungkapnya.

Dr. Deford Nasareno Lakapu juga mengatakan spekulasi aliran dana tunjangan ke partai politik sebagai potensi penyalahgunaan anggaran publik. Meski belum ada bukti kuat, ia mengingatkan persepsi publik tetap penting.