LIPSUS: 3,5 Jam Melki-Emi Bersama Massa Aksi Damai Cipayung Plus di DPRD NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aliansi Cipayung Plus bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan berbagai elemen masyarakat NTT menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (1/9/2025).

Dalam poster seruan aksi yang beredar, aliansi menegaskan tujuan utama aksi ini adalah mendesak Presiden Republik Indonesia untuk bertanggungjawab atas kondisi bangsa yang dinilai semakin memprihatinkan.

Aksi tersebut akan melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), BEM Universitas Nusa Cendana (Undana), BEM Nusantara, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Garuda, Ikatan Mahasiswa (Ikmar), serta Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Sejumlah tuntutan yang akan disuarakan antara lain dugaan pengkhianatan DPR RI terhadap rakyat, solidaritas atas kematian seorang pengemudi ojek online saat demonstrasi di pusat beberapa waktu lalu, serta berbagai isu lain yang dianggap mencederai demokrasi dan kepentingan masyarakat.

Pantauan reporter Pos Kupang pada pukul 09.45 Wita, suasana di depan Gedung DPRD Provinsi NTT masih terlihat lengang dan belum ada massa aksi. Meski begitu, pagar kawat berduri sudah digelar di sepanjang pintu masuk sebagai langkah pengamanan.

Aksi massa yang dimotori Cipayung Kota Kupang itu dimulai dari komplek GOR Flobamora Oepoi dan long march menuju Gedung DPRD NTT. Mereka dikawal ketat aparat kepolisian menuju area unjuk rasa. Sepanjang jalan, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan menyikapi kondisi negara. 

Sementara itu pengamanan di sekitar area DPRD NTT telah dilakukan. Polisi memasang kawat berduri dan menyiagakan personil gabungan TNI/Polri maupun kendaraan taktis lainnya.  

Massa aksi berjumlah ratusan orang. Mereka baru tiba di kantor DPRD NTT sekitar pukul 12.00 Wita. Demonstran menyampaikan berbagai tuntutan maupun seruan menangkap. 

Suasana aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, berlangsung panas, bukan hanya karena teriknya matahari, tetapi juga karena pejabat penting daerah harus berdiri berjam-jam mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, bersama jajaran Forkopimda lainnya bersama massa tetap berdiri di bawah terik matahasi lebih dari 3 jam atau mulai dari pukul 12.00 hingga pukul 15.30 Wita. Melki, Emi dan para pejabat langsung mendengarkan orasi dari perwakilan mahasiswa.

Dalam orasi tersebut, mahasiswa menegaskan 11 tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Kepulauan, pencopotan Kapolri, hingga pencabutan SK ESDM dan KLHK terkait kawasan hutan serta Pulau Flores sebagai wilayah panas bumi.

Salah satu orasi sempat menyerukan agar para pemimpin turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan massa aksi. “Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka massa aksi akan memaksa merobohkan pagar,” teriak seorang orator.

Desakan itu akhirnya direspons. Para pejabat yang hadir, antara lain Gubernur NTT, Melki Laka Lena, Wakil Gubernur NTT, Jhoni Asadoma, Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, Kapolresta Kupang, Kota Kombes Pol. Djoko Lestari, Danrem 161/Wirasakti, Kolonel Inf Hendro Cahyono, turun langsung ke lokasi aksi untuk berdialog.

Setelah 3,5 jam mendengarkan orasi, sesi dilanjutkan dengan diskusi terbuka antara perwakilan mahasiswa Cipayung dan Forkopimda. Dalam kesempatan itu, Melki Laka Lena berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi dan 11 tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Segala aspirasi ini akan segera kami teruskan ke pusat untuk dibahas lebih lanjut,” tegas Melki Laka Lena.

Melki Laka Lena mengatakan, ia bersama para pimpinan Forkopimda di NTT menerima massa aksi, termasuk para pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD NTT.

"Kita mendengar langsung, hampir satu setengah jam, bahkan lebih dua jam semua aspirasi mahasiswa," kata Melki Laka Lena usai dialog dengan mahasiswa. 

Melki Laka Lena mengklaim, kehadiran ia bersama Forkopimda menemui massa aksi merupakan pertama di Indonesia. Bahkan, dalam agenda itu, lima tokoh agama di NTT juga turut hadir.

Menurut dia, itu merupakan hal baik yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Pihaknya akan meneruskan berbagai tuntutan itu ke pemerintah pusat. Melki mengatakan, pemerintah dan DPRD NTT membantu melanjutkan berbagai aspirasi itu.

"Kami berterimakasih karena teman-teman dari BEM, Cipayung Plus dan masyarakat yang tadi hadir, semua bisa dengan baik menyampaikan aspirasinya," katanya.

Melki Laka Lena berujar, penggunaan APBD juga mendapat pembahasan dari akademisi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Semua itu dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan. Melki Laka Lena mengatakan, aspirasi itu akan disampaikan ke Pemerintah Pusat maupun dibahas bersama pihak terkait di DPRD NTT, ataupun dilanjutkan ke Pemerintah Pusat. 

"Itu sikap bersama adik-adik sekalian. Kami tidak bisa janjikan kapan bisa selesai (aspirasi ini diselesaikan). Kami akan berjuang bersama," kata Melki Laka Lena. 

Melki Laka Lena mengatakan, pihaknya tidak memiliki kuasa lebih untuk memutuskan berbagai tuntutan yang ada. Ia berjanji akan disampaikan menyampaikan perkembangan tuntutan itu ke mahasiswa.

Melki Laka Lena berharap agar kebersamaan dengan semua pihak terus dilanjutkan. Melki ingin demonstrasi dilakukan adalah perjuangan murni tanpa ada provokasi dari pihak lainnya. 

Melki Laka Lena sepakat dengan usulan penyesuaian tunjangan DPRD. Dia mengatakan, bersama dengan masing-masing partai agar membahas dan dibawa ke Pemerintah Pusat untuk diputuskan. 

"Besok demo lagi, kami terima. Kalau jawabannya tidak bisa dieksekusi. Karena itu urusannya bersama pemerintah pusat. Kami harus bawa dulu untuk dibahas dan diputuskan. Kami setuju dengan usulan penyesuaian terkait dengan tunjangan," ujar Melki Laka Lena. 

Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni mengatakan, keberadaan DPR dan DPRD di provinsi maupun di kabupaten/kota berbeda. DPRD, ujar dia, berada dibawa dalam Kementerian Dalam Negeri. 

"DPR RI dan DPRD itu berbeda. Kami ada bersama-sama dengan pemerintah itu ada di Kementerian Dalam Negeri," kata Emi Nomleni.

Sehingga, ujar Emi Nomleni, seluruh proses termasuk tunjangan akan dilakukan atas izin dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Politikus PDI Perjuangan NTT itu mengaku, tuntutan mahasiswa belum bisa dipenuhi karena terhambat tatanan birokrasi.

"Tapi kalau itu dibutuhkan evaluasi, kita evaluasi. Cuman harus diingat bahwa DPRD itu langsung bersingguang langsung dengan rakyat. Kami ada di bawah aturan, kami tidak membuat aturan sendiri, tunjangan, gaji dan lain-lain," ujar Emi Nomleni.

Emi Nomleni mengatakan, setiap APBD yang diputuskan dan dijalankan, selalu mendapat evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia memahami keprihatinan kondisi bangsa yang tengah bergejolak. 

Emi Nomleni mengaku, rasa yang dialami masyarakat maupun mahasiswa, sama seperti yang dia rasakan. Semua tuntutan itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. 

"Tentu kita tahu tentang kondisi kita. Apa yang menjadi kewenangan provinsi kita akan bersama-sama dengan Pak Gubernur. Itu menjadi evaluasi kita bersama," kata Emi Nomleni. 

Emi Nomleni mengatakan, DPRD dan pemerintah di daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, ujarnya, perlu ada konsultasi bersama ke Kementerian Dalam Negeri. 

Emi Nomleni menyebut beberapa isu yang menjadi perhatian publik, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengelolaan panas bumi di Flores, akan menjadi bagian dari agenda pembahasan di tingkat provinsi.

Apa yang menjadi kewenangan dan berbagai aspirasi yang ada, kata dia, bakal ditindaklanjuti bersama Pemerintah NTT. 

Termasuk juga dengan kritikan dan masukkan dari mahasiswa. Emi mengaku, DPRD NTT membuka pintu bagi siapapun untuk berdialog. 

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma meminta warga untuk menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi. 

“Kita tidak perlu ikut-ikutan atau terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang ingin mengacaukan situasi di Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban, dan ketenteraman di NTT,” kata Johni Asadoma. 

Purnawirawan Polri itu menekankan, segala bentuk kekerasan, perusakan, penyerangan, maupun pembakaran harus ditolak. Menurutnya, saat ini seluruh elemen sedang berjuang keras membangun NTT agar lebih maju dan sejahtera.

“Apabila ada tindakan anarkis yang merusak dan menghancurkan, itu sama saja dengan membuat kita mundur. Kita tidak akan bisa menjadi daerah yang maju bila keamanan tidak terjaga,” ujar Johni Asadoma.

Johni Asadoma juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, TNI, dan Polri dalam menjaga situasi tetap kondusif.  

“TNI dan Polri adalah motor penggerak keamanan, namun seluruh masyarakat wajib turut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban di NTT,” kata Johni Asadoma. 

Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko meminta masyarakat tidak boleh mudah percaya pada isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Kabar bohong, kata dia, dapat menimbulkan keresahan dan memicu perpecahan.

“Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Mari kita bijak menyaring setiap informasi agar tidak terjadi kericuhan,” kata Rudi Darmoko.

Rudi Darmoko mengingatkan agar aspirasi disampaikan dengan cara damai, tertib dan sesuai aturan hukum. Menurutnya, aksi anarkis hanya akan merugikan diri sendiri, orang lain, serta merusak kedamaian yang selama ini terjaga di NTT.

“NTT dikenal dengan kerukunan, solidaritas, dan semangat kekeluargaan yang tinggi. Menjaga kedamaian adalah tanggung jawab kita bersama. Bae sonde bae, NTT lebe bae,” kata Rudi Darmoko. 

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kepemudaan,dan masyarakat mendesak agar anggota DPR keluar menemui mereka, bukan berdiam diri di ruang ber-AC.

“DPR harus keluar dan temui kami, jangan hanya enak duduk di ruang AC! Rakyat datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi, jangan diabaikan,” teriak salah satu orator dengan lantang.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi gerakan menuntut keadilan atas berbagai tindakan aparat kepolisian yang dinilai represif dan merugikan rakyat. Mereka menyinggung kasus penembakan dan penahanan terhadap massa aksi di beberapa daerah yang hingga kini belum menemui titik terang.

“Aparat seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan malah menjadi pelaku kekerasan. Tugas polisi adalah menciptakan keamanan dan kemaslahatan, bukan menambah kesengsaraan rakyat,” lanjut orator.

Massa aksi juga menyoroti kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih dialami masyarakat. Mereka menilai problematika yang terjadi selama ini tidak lepas dari kelalaian pemangku kepentingan, termasuk DPR yang dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan secara benar.

“Kami turun ke jalan karena negara ini sedang krisis. Kalau DPR terus diam, berarti mereka berpihak pada kekuasaan, bukan rakyat,” seruan massa menggema di depan gedung DPRD.

Orator lain menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dibubarkan karena dianggap telah mengkhianati rakyat.

“Kami melihat DPR sudah tidak lagi menjadi rumah rakyat, melainkan lembaga yang mengkhianati kepentingan rakyat. Karena itu, kami mendesak agar DPR dibubarkan!” teriak salah satu orator.

Massa aksi menyoroti berbagai keputusan politik DPR yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat. Mereka juga menyinggung kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online saat aksi di Jakarta beberapa waktu lalu yang disebut akibat tindakan represif aparat.

Selain itu, mahasiswa menilai DPR tidak bersuara terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membebani masyarakat, termasuk kenaikan biaya pendidikan dan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam di daerah.

“Jika DPR terus diam, maka rakyat tidak punya lagi alasan untuk mempercayai mereka. Rakyat harus ambil alih kedaulatan,” tambah orator lainnya. (uan/fan)

*Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

KETUA Majelis Sinode GMIT, Pdt. Samuel B Pandie, mengimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi situasi bangsa saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan berbagai aksi demonstrasi di sejumlah daerah. 

Aksi tersebut, menurutnya, merupakan respon atas akumulasi peristiwa yang terjadi di bangsa ini serta sebagai bagian dari penyampaian aspirasi rakyat dalam negara demokrasi.

“Melihat semua yang terjadi di bangsa Indonesia hari ini, demo yang berujung pembakaran, penghancuran, dan juga pengerusakan, saya menghimbau kepada semua warga GMIT, bahkan kepada semua warga NTT di mana saja berada, mari kita mengingat kembali peran kita sebagai garam dan terang,” ujar Pdt. Samuel B Pandie dalam suara gembalanya, Minggu (31/8/2025).

Pdt. Samuel B Pandie menekankan bahwa di tengah kesulitan, umat beriman justru dipanggil untuk menghadirkan kesejukan.

“Sebagai Surat Kristus yang ditulis dan dibaca, kita harus tetap kritis menghadirkan damai bagi bumi ini. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya pada hal-hal yang belum jelas kebenarannya,” tegas Pdt. Samuel B Pandie.

Pdt. Samuel B Pandie juga mengingatkan masyarakat bahwa negara memiliki legitimasi untuk mengatur dan membawa bangsa menuju keadilan serta kesejahteraan. Karena itu, Pdt. Samuel B Pandie meminta agar pemerintah menuntaskan setiap persoalan dengan mengedepankan hukum dan keadilan.

“Kami meminta kepada pemerintah supaya mengusut tuntas semua kasus yang ada, menangani dengan baik, dan memberi kepastian bagi seluruh warga. Semoga bangsa Indonesia tetap dijaga, dan kita semua diberi hikmat untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia,” tutup Pdt. Samuel B Pandie. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang, Muhamad MS menghimbau agar demonstrasi berlangsung damai, tertib dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Muhamad MS menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, namun perlu dijalankan dengan cara-cara yang bermartabat.

 “Kita memahami aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, mengedepankan dialog, dan tidak merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (1/9/2025).

Dia juga mengingatkan aparat keamanan untuk mengedepankan sikap humanis dalam mengawal jalannya aksi, sehingga tidak terjadi benturan di lapangan. Muhamad menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif di NTT yang dikenal dengan toleransi tinggi.

“Jangan sampai aksi yang tujuannya baik justru memicu perpecahan atau konflik horizontal. Semua pihak harus saling menahan diri, tidak boleh ada perpecahan apalagi sampai membedakan agama, dan suku” ujarnya.

Dia mengatakan agar pelaksanaan aksi demo tidak mengorbankan nyawa. "Harus ada ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah demi mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi," ujarnya. 

Ketua Konfrensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin,OSC dan Sekretaris Jenderal, Mgr. Paskalis Bruno Syukur,OFM, mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait perkembangan situasi sosial-politik di Indonesia yang akhir-akhir ini diwarnai kekerasan dan tindakan anarkis di sejumlah daerah. Adapun lima pernyataan sikap serta harapan yang tertuang dalam surat tertulis tersebut.

Pertama, menyampaikan rasa duka yang mendalam, terhadap saudara-saudari yang mengalami cedera bahkan kehilangan nyawa, ketika memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta saat mengungkapkan belarasa pada yang terluka dan menderita. 

Kedua, menghimbau semua lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif untuk dengan rendah hati, lebih mendengarkan dan memperjuangkan harapan dan kepentingan masyarakat, terutama saudara-saudari kita yang rentan, miskin dan mengalami ketidakadilan.

Untuk dengan besar hati mengoreksi bahkan membatalkan rencana, kebijakan dan tindakan yang kiranya mencederai rasa keadilan rakyat.

Untuk dengan sungguh hati, menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa memang sedang mengusahakan terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang tidak cukup dalam pidato tetapi dalam tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel. 

Ketiga, mengajak aparat keamanan, untuk benar-benar menjadi pengayom bagi semua warga dan selalu mengedepankan cara-cara Humanis dalam menghadapi aksi massa.

Keempat, akan tetap bersikap kritis terhadap lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif agar membuat kebijakan dan melakukan tindakan, yang memihak kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia sesuai fungsi dan posisi masing-masing. 

Kelima, menyampaikan terima kasih kepada semua pribadi, organisasi dan institusi, yang dengan tulus dan lurus memperjuangkan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang santun dan damai sesuai nilai-nilai Pancasila. 

Baca juga: LIPSUS: Tunjangan Perumahan DPRD NTT Fantastis Rp 283,2 Juta Per Tahum

Marilah kita berjalan bersama, bergandeng tangan dan bergotong royong dengan semua orang yang berkehendak baik untuk membangun bangsa menuju Indonesia emas dengan mengatasi berbagai kecemasan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Marilah kita menahan diri dari berbagai godaan untuk melakukan tindakan provokatif dan kriminal yang menimbulkan kerusakan dan kerugian serta mengganggu perdamaian dan persatuan bangsa. 

Marilah kita saling memancarkan energi positif Demi Indonesia maju. Kiranya Tuhan memberkati niat baik kita melindungi negara kita tercinta Indonesia. 

Diterbitkan di Jakarta 30 Agustus 2025 , Ketua, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, ditandatangani dan Sekretaris Jenderal, Mgr. Paskalis BrunoSyukur, OFM, ditandatangani. (iar/nov) 

Bakar Ban di Depan Mapolres Sikka

AKTIVIS yang tergabung dalam Cipayung Plus yahh terdiri dari aktivis HMI, GMI dan IMM membakar ban saat melakukan aksi di depan Mapolres Sikka, Senin 1 September 2025. Saat tiba di Mapolres Sikka, masa aksi melakukan orasi kemudian membakar ban di depan Mapolres Sikka. Arus lalulintas pun dialihkan. 

Masa aksi ini terpantau mambawa  keranda jenazah dan bendera-bendera dari elemen masing-masing.Terlihat pula sebuah keranda warna putih bertuliskan " Matinya Keadilan, Hidup ditindas Mati dilindas, "sebagai simbol dukacita atas ketimpangan yang terjadi belakangan ini.

Sementara itu, anggota polisi terlihat berjaga di bagian dalam Mapolres Sikka. Adapun di sisi luar, barisan Polisi disiagakan untuk menyambut kedatangan para demonstran.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maumere, Andi Abdul Fattaah dalam orasinya meminta kepada polri untuk menghentikan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi rakyat. 

Menuntut polri bertanggungjawab atas meninggalnya driver ojol akibat terlindas mobil Brimob serta memecat oknum-oknum polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yang terdiri dari aktivis HMI, GMI dan IMM terlibat aksi saling dorong saat menggelar aksi di Gedung DPRD Sikka, Senin (1/9).

Aksi saling dorong ini, terjadi di depan pintu masuk Gedung DPRD Sikka di Jalan El Tari, Maumere. Mahasiswa memaksa untuk masuk ke dalam gedung DPRD tetapi ditahan sejumlah aparat kepolisian. Masa aksi kemudian diijinkan masuk ke Gedung DPRD Sikka namun dikawal aparat TNI dan Polri. 

"Tadi kita sempat sedikit gesekan dengan pihak kepolisian karena tidak membiarkan masa aksi masuk ke gedung DPRD, Sebenarnya ini aksi damai, karena ada penghalang aparat kepolisian, sehingga sedikit gesekan, kita sempat baku dorong dengan pihak kepolisian namun tidak lama kemudian mereka mempersilahkan kami masuk, " Andi Abdul Fattaah. 

Saat tiba di gedung DPRD Sikka, massa aksi diterima Ketua DPRD Sikka, Stef Sumandi bersama anggota DPRD Sikka lainnya. Suasana audiensi antara masa aksi dan anggota DPRD Sikka berlangsung tertib. 

Andi Abdul Fattaah, mengatakan aktivitas Cipayung Plus membawa 10 tuntutan, yang bukan hanya persoalan nasional akan tetapi persoalan lokal. Isu nasional yang dituntut kepada DPRD Sikka agar mendesak DPR RI untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI. 

Sementara itu, isu lokal menurut Ketua DPC GMNI Sikka Yohanes Maro, yakni terkait upah minimum Kabupaten yang belum ada di Kabupaten Sikka sehingga masih bergantung dengan kebijakan provinsi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maumere, Andi Abdul Fattaah, mengatakan aktivitas Cipayung Plus membawa 10 tuntutan, yang bukan hanya persoalan nasional akan tetapi persoalan lokal. 

Isu nasional yang dituntut kepada DPRD Sikka agar mendesak DPR RI untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI. 

Sementara itu, isu lokal menurut Ketua DPC GMNI Sikka Yohanes Maro, yakni terkait upah minimum Kabupaten yang belum ada di Kabupaten Sikka sehingga masih bergantung dengan kebijakan provinsi.

Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Sikka, Stef Sumandi  mengapresiasi kepada para mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di gedung DPRD Sikka. 

Menurutnya, langkah mahasiswa tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan rakyat yang mereka amati langsung di lapangan.

“Kami memberi apresiasi kepada para mahasiswa yang sudah datang untuk menyampaikan aspirasi rakyat,” ungkap Politisi Partai PDI-Perjuangan Sikka ini.

Selain itu, pimpinan DPRD juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah peristiwa nasional. Ia mendoakan para korban yang disebutnya sebagai pejuang, agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

Kapolres Sikka, AKBP Bambang Supemo saat menemui masa aksi mengatakan tidak akan melakukan tindakan represif terhadap masa aksi. 

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manggarai Barat menilai kematian almarhum Affan adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut keadilan. Ketua GMNI Manggarai Barat, Satryani menegaskan, tragedi tersebut harus diusut tuntas secara independen dan transparan. 

Menurutnya aparat yang bersalah wajib bertanggung jawab sesuai hukum. Selain itu, ia juga mengutarakan DPR harus aktif menjalankan pengawasan, dan memperkuat perlindungan bagi rakyat. Bagi GMNI Manggarai Barat, darah rakyat yang tumpah bukan untuk dilupakan, tetapi menjadi pengingat bahwa negara ada karena rakyat, bukan sebaliknya.

Menyikapi adanya rencana aksi mahasiswa, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Maxs Sanam, menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan secara damai, tertib, dan tidak menimbulkan kericuhan.

“Kami menghargai setiap aspirasi mahasiswa. Tapi yang terpenting, penyampaiannya harus dalam keadaan terkendali, tidak provokatif, dan tidak anarkis,” ujar Sanam.

Ia menjelaskan, pihak rektorat telah menjalin komunikasi langsung dengan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Nasional Mahasiswa (BNM). Dari pertemuan tersebut, mahasiswa berkomitmen menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif.

“Mereka sudah bertemu dengan saya dan menyampaikan komitmen untuk menjaga agar aksi tidak berujung pada hal-hal yang melanggar hukum,” tambahnya.

Sanam menegaskan, jika dalam pelaksanaan aksi terjadi tindakan anarkis, maka penyelesaiannya akan mengikuti aturan hukum sebagaimana arahan pemerintah pusat.

“Kalau sudah masuk ranah hukum, tentu ada konsekuensi pidana. Itu yang tidak boleh terjadi, dan kita semua harus menghindarinya,” tegasnya.

Ia pun berharap mahasiswa tetap menjunjung tinggi etika akademik dalam menyampaikan aspirasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (uge/awk/moa)

NEWS ANALISIS

Pengamat Politik Unmuh Kupang, Amir Kiwang : Krisis Kepercayaan Terhadap Elite

GEJOLAK yang terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini membuat situasi Negara mencekam. Pemicunya karena kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPR RI.

Demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 itu meluas hingga 31 Agustus 2025, pasca salah satu pengemudi ojek online atau ojol tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. 

Unjuk rasa berubah semakin liar dengan aksi pengrusakan dan penjarahan rumah beberapa anggota DPR RI hingga sejumlah instansi di berbagai wilayah di Tanah Air. 

Pengamat Politik Universitas Muhamadiyah (Unmuh) Kupang, Amir Kiwang berkata, demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya merupakan puncak dari akumulasi kemarahan publik.

Dia berpendapat, penyebab aksi massa itu karena ketimpangan kesejahteraan, dimana Usulan kenaikan tunjangan rumah anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan dinilai tidak masuk akal di tengah tingginya biaya hidup dan angka kemiskinan.

"Kedua, krisis kepercayaan terhadap elite politik. Rakyat merasa wakil mereka di DPR tidak lagi mewakili aspirasi, tetapi justru hidup dalam privilese dan arogansi," katanya, Minggu (31/8).

Pemicu lainnya adalah kondisi ekonomi yang tertekan seperti inflasi tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok, PHK di sektor industri, dan stagnasi daya beli menyebabkan keresahan ekonomi yang mudah tersulut. 

Amir menyebut, kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan publik kepada pemerintah dan DPR. Masyarakat tidak lagi merasa diwakili oleh DPR, bahkan muncul desakan pembubaran DPR.

Sisi lain, pemerintah terlihat lamban, reaktif, dan defensif dan lebih sibuk menyelamatkan citra daripada menangani substansi. Bahkan ada tokoh nasional yang menyebut ada pihak asing yang bermain di balik aksi mahasiswa dan rakyat.

"Hal ini justru semakin menyulut kemarahan rakyat. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah cepat maka kedepan akan berpotensi terjadinya eskalasi konflik horizontal antara aparat dan massa. Serta kerusakan ekonomi lokal akibat penjarahan dan blokade," ujarnya. 

Bahkan, kata Amir, bisa saja menurunkan  kepercayaan pada institusi negara seperti legislatif dan eksekutif. Dan, terburuknya adalah peluang munculnya gerakan rakyat yang lebih terstruktur dan masif. 

Oleh karena itu, menurut Amir, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis seperti membuka forum dialog nasional. Ruang itu melibatkan mahasiswa, dan tokoh masyarakat serta melakukan transparansi dan audit publik terhadap anggaran DPR.

Amir juga merespons perihal penonaktifan atau pemecatan anggota DPR RI seperti Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN.

"Memang dapat dibaca sebagai langkah politik reaktif partai terhadap tekanan publik," kata pengajar Fisip Unmuh Kupang itu. 

Secara formal, penonaktifan atau pemecatan ini bisa dianggap sebagai upaya partai merespons tuntutan rakyat. Sebab, para tokoh itu dianggap tidak mencerminkan aspirasi publik atau telah melakukan tindakan yang kontroversial secara etis maupun politis.

"Semoga apa yang dilakukan pemecatan ini adalah betul betul untuk pertanggung jawaban partai kepada publik, bukan sekedar mitigasi citra partai semata," kata Amir Kiwang. (fan) 

Tuntutan  Masyarakat NTT

1. Mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, memperbaiki RUU KUHAP, serta menuntaskan pelanggaran HAM

2. Mendesak Presiden untuk bertanggungjawab terhadap situasi negara dengan menghentikan tindakan represif aparat keamanan terhadap massa aksi, serta membebaskan massa aksi yang ditahan tanpa syarat

3. Mendesak Presiden untuk segera mencopot Kapolri.

4. Menolak kenaikan tunjangan DPR RI

5. Menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang merugikan masyarakat

6. Mengusut tuntas serta membuka secara transparan kasus pembunuhan Affan Kurniawan, Reza Pratama, dan korban lainnya

7. Meminta DPR RI untuk mencabut surat edaran terkait pembatasan peliputan

8. Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengawalan massa aksi

9. Menghentikan praktik TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di NTT

10. Mencabut SK ESDM No. 357 tentang penetapan Hutan Laut Tumbes menjadi hutan produksi tetap

11. Mencabut SK KLHK No. 2268 K/30/MEM/2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS