Kawasan Perdagangan Bebas di Perbatasan NTT - Timor Leste Sangat Mungkin Diterapkan

Kawasan Perdagangan Bebas di Perbatasan Timor Leste Sangat Mungkin Diterapkan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste sangat mungkin diterapkan. 

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith mengatakan pada prinsipnya mendukung upaya peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan, termasuk melalui skema kawasan perdagangan bebas.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut memerlukan kajian komprehensif dan kesepakatan bilateral antarnegara.

Pernyataan itu disampaikan Edfrie saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Malaka untuk membahas pengajuan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) di wilayah perbatasan Kabupaten Malaka dengan Timor Leste (RDTL).

Baca juga: Timor Leste jadi Tonggak Proyeksi Ekspansi Pegadaian ke Negara ASEAN

“Kami pernah mempelajari praktik zona perdagangan bebas di perbatasan negara lain. Secara konsep sangat memungkinkan diterapkan, namun harus diawali dengan perjanjian kerja sama antarnegara karena menyangkut wilayah netral dan kedaulatan,” jelas Edfrie.

Ia menyebutkan, BNPP RI telah menyusun masterplan awal untuk kawasan perbatasan Motaain sebagai lokasi percontohan, mengingat jalur tersebut merupakan salah satu yang paling ramai.

Edfrie juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan untuk mencegah praktik penyelundupan yang dapat merugikan negara.

"Optimalisasi peran aparat keamanan dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengembangan kawasan ekonomi perbatasan berjalan seiring dengan keamanan dan ketertiban wilayah," ujarnya.

Baca juga: Pintu Kerja Sama Ekonomi Timor Leste dan Indonesia

Adapun pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah perbatasan terkait percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan zona perdagangan bebas.

Fokus pembahasan tersebut diarahkan pada potensi kawasan perbatasan Malaka yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai simpul aktivitas perdagangan lintas negara.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Lambertus Bria menjelaskan bahwa gagasan pembentukan kawasan perdagangan bebas berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menstimulasi ekonomi perbatasan, khususnya setelah Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu. 

Ia menilai, hingga kini aktivitas ekonomi lintas batas di wilayah Malaka masih tertinggal dibandingkan daerah perbatasan lain.

“Tujuan kami adalah mendorong peningkatan lapangan kerja, kewirausahaan, dan pemerataan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas, masyarakat perbatasan dapat lebih optimal memanfaatkan peluang ekonomi lintas negara,” ujar Lambertus, Jumat (12/6/2026).