ADAKSI Temui Menkeu: Bongkar Krisis Kesejahteraan Dosen, Dorong Reformasi Total Sistem Keuangan PTN

Menkeu menegaskan pentingnya standarisasi penghasilan dosen ASN, tanpa dibatasi klaster Satker–BLU–BH, sejalan dengan visi Presiden Prabowo: pendidikan tinggi murah bahkan gratis.

Model klasterisasi PTN dinilai menciptakan distorsi sistemik dan akan dievaluasi agar selaras dengan kebijakan baru pemerintah.

Kelima, penegakan Mandatory Spending 20 persen Pendidikan. Menkeu menyebut anggaran pendidikan 20 % perlu ditelusuri, karena diduga tidak seluruhnya benar-benar digunakan untuk sektor pendidikan.

Keenam, tunjangan Fungsional Masuk Evaluasi Besar ASN. Stagnasi hampir dua dekade akan menjadi bagian dari evaluasi total pendapatan ASN, termasuk dosen.

Ketujuh, ruang Audit Investigatif PTN, meski PTN BLU dan BH sudah diaudit akuntan publik, Kemenkeu tetap berwenang melakukan audit investigatif pada penggunaan BOPTN, aset negara, dan penyertaan APBN.

"ADAKSI mengapresiasi keterbukaan Menkeu dan menilai pertemuan ini sebagai titik balik perbaikan sistem keuangan pendidikan tinggi," ujar Hapsa Usman berdasarkan keterangan pers, Senin (24/11). 

Aliansi berkomitmen mengawal tindak lanjut, termasuk mendesak Kemendiktisaintek segera mengajukan permohonan pembayaran rapelan Tukin.

Mengusulkan harmonisasi kebijakan remunerasi dosen agar lebih adil dan manusiawi. Memperjuangkan tata kelola PTN yang transparan dan pro-kualitas akademik.

ADAKSI berharap negara semakin kuat hadir dalam meningkatkan kesejahteraan dosen, memperluas akses pendidikan tinggi, dan menjaga kualitas pembelajaran generasi muda Indonesia. (iar) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS