Mengenal 10 Prodi IPDN, Sekolah Kedinasan di Bawah Naungan Kemendagri, Lulus jadi PNS

POS-KUPANG.COM - IPDN merupakan Sekolah Kedinasan yang fokus pada pembentukan sumber daya manusia di bidang pemerintahan, dengan sistem pendidikan berasrama dan penguatan disiplin khas lembaga kepamongprajaan. 

IPDN merupakan sekolah dengan Ikatan Dinas di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) yang lulusannya tamat langsung jadi PNS.

Tidak heran jika setiap tahun, IPDN menjadi Sekolah Kedinasa paling favorit para tamatan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Yuk, mengenal lebih dekat dengan 10 Prodi ( Program Studi ) IPDN.

Berikut 10 Prodi IPDN, Sekolah Kedinasan Kemendagri, lulus jadi PNS.

Sebanyak 10 Prodi IPD tersebut tersebar di tiga fakultas yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Perlindungan Masyarakat dan Fakultas Manajemen Pemerintahan.

Baca juga: 4 Hari Lagi Pengumuman Hasil Akhir SPMB Sekolah Kedinasan PKN STAN 2025, Ini Link dan cara ceknya

Rincian 10 Prodi IPDN

Fakultas Politik Pemerintahan

1. Prodi Politik Indonesia Terapan (PIT)
Prodi ini bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, aplikatif, dan profesional sebagai analis politik, dengan fokus pada penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. 

Keunikan Prodi PIT terletak pada pendekatan "terapan", yang menggabungkan penguasaan konseptual-teoretis dengan keterampilan praktikal, di mana 55 persen SKS dan 70 persen jam pengajaran difokuskan pada praktik.

Kurikulum 2021 mencakup mata kuliah unik seperti Kepemimpinan Kepamongprajaan, Praktikum Pemasaran Politik, dan Workshop Politik Pemerintahan. 

2. Prodi Kebijakan Publik (SKP)
Program Studi Kebijakan Publik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memiliki keunggulan dalam pendekatan keilmuan yang berbeda dari program studi serupa di perguruan tinggi lain. 

Pengembangan keilmuan diarahkan pada empat model utama: 

Kybernologi, yang mengintegrasikan subkultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial dalam pemerintahan.
Good Governance, yang menekankan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam pembuatan kebijakan.
Collaborative Governance, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi.
Pentahelix Governance, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam desain kebijakan modern.
Prodi ini bertujuan menciptakan kebijakan yang responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam era digital dan demokrasi yang berkembang.

Baca juga: Hasil Akhir PTB Sekolah Kedinasan STMKG 2025 resmi diumumkan, ini link dan Ketentuan Daftar Ulangnya

3. Prodi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat (PEPM)
Program Studi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat (PEPM) di IPDN dibentuk untuk memenuhi kebutuhan daerah akan lulusan yang kompeten dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.