LIPSUS: SPPG Diberi Waktu Satu Bulan Urus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi SLHS

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, serta kepala Kantor Pelayanan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia.

"Keamanan pangan sama pentingnya dengan kandungan gizi. Kami ingin memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi," ujar Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit, Murti Utami dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

Dalam surat edaran tersebut, ditegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.

Baca juga: LIPSUS: Sehari Butuh 180 Kg Ayam, Mabar Mulai Program MBG, 16 Sekolah Keracunan  

Murti Utami menyampaikan, satuan pelayanan yang sudah beroperasi sebelum surat edaran ini diterbitkan, diberikan waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat.

Sedangkan bagi SPPG yang ditetapkan setelah edaran berlaku, harus memperoleh SLHS paling lambat satu bulan sejak penetapan. Adapun sertifikat diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk pemerintah daerah.

Untuk mengajukan SLHS, SPPG perlu melampirkan surat permohonan resmi, dokumen penetapan dari Badan Gizi Nasional, denah dapur, serta bukti bahwa penjamah pangan telah mengikuti kursus keamanan pangan siap saji. 

“Dinas kesehatan kabupaten/kota bersama Puskesmas akan melakukan verifikasi dokumen dan inspeksi kesehatan lingkungan sebelum sertifikat diterbitkan. Selain itu, SPPG diwajibkan menyertakan hasil pemeriksaan sampel pangan yang memenuhi syarat kelayakan konsumsi (dari laboratorium),” jelas Murti Utami.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pemerintah daerah wajib menerbitkan SLHS dalam waktu paling lama 14 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. 

"Sertifikasi ini bukan beban, tetapi jaminan kualitas bagi penerima manfaat program MBG. Walau ada percepatan proses, bukan berarti kualitas penerbitan SLHS akan berkurang atau sekadar menjadi formalitas," terang Murti Utami.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Harus ada (SLHS) dong. Ini menyangkut nyawa begitu banyak anak-anak, harus benar-benar diawasi. Dia harus punya tanggung jawab," ujar Titiek Soeharto usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN Pujokusuman 1 Kota Yogyakarta, Selasa (7/10/2025).

Menurut Titiek Soeharto, kebersihan seluruh tahapan penyediaan makanan penting diperhatikan mulai dari proses memasak hingga penyajian bagi anak-anak di sekolah. Waktu dan cara memasak, kata dia, juga harus diperhatikan agar makanan tetap layak saat dikonsumsi.

"Itu anak-anak cuci piringnya harus bersih. Kemudian, masak juga harus diperhitungkan, jangan masaknya tengah malam, nanti pagi-pagi pas makan udah basi. Itu harus benar-benar diawasi," tutur Titiek Seharto.

Titiek Soeharto menyebut pemerintah telah memiliki dan menerapkan mekanisme sanksi bagi SPPG yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

"Kan sudah ada sanksi-sanksi. Sementara yang SPPG yang enggak perform kan diberhentikan dulu, gitu. Tapi kan ini mempengaruhi anak-anak ya, jadi akhirnya enggak dapat makanan gitu. Jadi, ya harus ada sanksinya," ucap Titiek Soeharto.

Menanggapi usulan sebagian pihak agar pelaksanaan Program MBG dihentikan sementara sembari evaluasi total, Titiek Soeharto menilai langkah itu tidak perlu dilakukan secara menyeluruh.

Titiek Soeharto mencontohkan untuk pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta yang sejauh ini relatif tidak bermasalah, menurut dia, tidak perlu turut dihentikan.

"Enggak usah semua diberhentikan. Kayak di Yogyakarta ini kan enggak ada masalah. Masak harus dihentikan, kan kasihan. Jadi ya, yang ada masalah-masalah yang dievaluasi," ujar Titiek Soeharto.

Baca juga: LIPSUS: Satu SPPG di Kota Kupang Dinonaktifkan, Buntut Kasus Keracunan Siswa

Evaluasi, kata Titiek Speharto, sebaiknya cukup difokuskan pada SPPG yang terbukti bermasalah, sementara penyedia yang lain tetap bisa menjalankan kegiatan agar anak-anak tetap memperoleh asupan bergizi. 

Dengan adanya kasus di beberapa daerah, Titiek Soeharto meyakini pelaksana di wilayah lain bakal lebih berhati-hati.

"Kalau ada yang salah dievaluasi, yang lain-lainnya ya akan lebih berhati-hati ke depannya. Yang penting higienisitasnya harus diutamakan," kata Titiek Soeharto.

Salah seorang siswa SD Pujokusuman 1 Kota Yogyakarta, Daffa mengaku senang dan cocok dengan menu hidangan MBG yang ia santap.

Siswa kelas 6 itu mengaku tidak khawatir dengan kabar soal kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, sebab sejauh ini tidak pernah menjumpai masalah serupa di sekolahnya. "Saya sudah lama dapat MBG. Semoga tambah enak," ucap dia.

Potong Anggaran MBG

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Hal itu disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

“Tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun nggak terpakai, ya, saya ambil uangnya,” kata Purbaya saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: LIPSUS: Menu MBG Diolah Dini HarI, Muhaimin Iskandar Tinjau SPPG 

Dia mengatakan nantinya jika anggaran untuk MBG ditarik, maka selanjutnya akan dialihkan untuk program-program lainnya yang dinilai lebih siap untuk menyerap.

“Kalau nggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hasil positif. Dengan kondisi tersebut, dia pun menilai anggaran MBG tidak perlu dialihkan ke program lain.

Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah rapat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas pelaksanaan program MBG.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” tutur Luhut.

Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran. Dia menyebutkan perputaran dana dalam program MBG dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. 

*Pelibatan Sekolah

Komisi IX DPR RI menampung masukan terkait pelibatan sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk daerah-daerah tertentu yang memang jangkauannya luas atau jauh.

"Mungkin juga bisa dilakukan dengan hybrid melibatkan sekolah, bisa disesuaikan kalau memang secara kondisi kewilayahannya sulit untuk bisa terjangkau," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, di Banda Aceh, Senin.

Baca juga: 16 Sekolah di TTS Keracunan MBG, 3.005 Paket Disajikan SPPG Kota Soe

Pernyataan itu disampaikan Putih Sari usai melakukan rapat bersama unsur pemerintah Aceh, kabupaten/kota serta instansi terkait di Aceh dalam rangka kunjungan kerja reses, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Masukan tersebut salah satunya diterima dari Bupati Aceh Selatan, Mirwan yang menyatakan bahwa permasalahan pelaksanaan MBG di daerah terkendala jarak tempuh serta kapasitas dapur yang terlalu banyak menyiapkan makanannya.

Di mana, kata dia, ada dapur yang mulai memasak pukul 22.00 WIB karena banyaknya persiapan hingga empat ribu porsi lebih, sehingga saat sampai ke sekolah, makanannya sudah kurang baik.

Maka dari itu, Bupati Aceh Selatan mengusulkan dilakukan kerjasama langsung dengan sekolah, sehingga makanannya lebih mudah dan baik, atau perkecil permintaan setiap dapur cukup seribu porsi saja.

Baca juga: LIPSUS: Eks Kapolres Ngada Dituntut 20 Tahun,  Fajar Tidak Menyesali Perbuatannya

Putih menyampaikan, MBG merupakan program baru, dan pelibatan pemerintah daerah juga baru dimulai, sehingga koordinasinya masih sangat rendah.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar tata kelola program makan bergizi gratis ini terus dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk alternatif dengan pelibatan sekolah.

Terhadap masukan ini, lanjut Putih, Komisi IX DPR RI segera membangun koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terhadap peluang kolaborasi dengan sekolah.

"Makanya nanti kami diskusikan dengan Badan Gizi Nasional. Sejauh yang kami tahu, Badan Gizi Nasional membuka, artinya peluang kolaborasi untuk wilayah-wilayah tertentu dengan sekolah-sekolah," demikian Putih Sari. (kompas.com/ant)

*Hentikan MBG di Kota Soe

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menghentikan sementara distribusi makanan yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kota Soe I setelah 384 anak dan guru diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya sudah perintahkan agar SPPG itu ditutup sambil kita menunggu hasil uji lab makanan yang dimakan oleh anak-anak dan guru yang disediakan oleh dapur itu," kata Bupati Timor Tengah Selatan Eduard Markus Lioe saat konferensi pers di Soe, Senin (6/10/2025).

Konferensi pers ini dilakukan terkait kasus keracunan siswa siswi pada 16 sekolah yang berada di Kota Soe, Kabupaten TTS pada 3 Oktober 2025 lalu Keracunan ratusan siswa tersebut menuai protes dari para orangtua dan warga lainnya yang menutut dihentikannya program MBG tersebut.

Penutupan SPPG Dapur Kota Soe I itu menurut Bupati Lioe dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan menurut dia akan dilakukan pembenahan kepada SPPG tersebut.

Makanan MBG dari dapur tersebut sudah dikirim sampelnya ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk diperiksa sampelnya. "Tetapi sampai sekarang belum ada laporan tentang hasilnya.Kami masih menunggu," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut ujar dia banyak anak-anak bahkan orang tua korban keracunan MBG trauma, beberapa diantaranya marah besar dan tak ingin kejadian tersebut terulang lagi. "Anak-anak banyak yang trauma dengan kejadian tersebut," ujar dia.

Eduard juga mengatakan akan membenahi masalah tersebut, agar tidak terulang lagi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk diketahui pada 3 Oktober 2025 lalu, sejumlah pelajar di Kota Soe dilarikan ke RSUD Soe. Tak berselang lama jumlahnya bertambah menjadi ratusan. Pada hari naas itu, 16 sekolah di Kota Soe mendapat pasokan MBG.

Tak hanya itu beberapa guru yang mendapatkan MBG juga dilaporkan turut menjadi korban usai mengkonsumsi MBG tersebut. (any/ant)
 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS