Rencana Pemerintah Beli Mobil Dinas Baru untuk Parlemen Timor Leste Sulut Demo Ricuh

POS-KUPANG.COM, DILI - Rencana pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) membeli mobil dinas baru untuk 65 anggota parlemen memicu protes warga. 

Lebih dari 1.000 orang, sebagian besar mahasiswa berkumpul dan melakukan demonstrasi di depan Parlemen Nasional di Dili, Selasa (16/9/2025).  

Dilansir AFP, unjuk rasa itu menolak rencana pengadaan Toyota Prado yang disetujui dalam anggaran 2025. 

Adapun aksi demonstrasi di Timor Leste itu pecah menjadi kericuhan setelah aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, .

"Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian Prado demi perbaikan diri, kata Leonito Carvalho, mahasiswa Universidade da Paz. 

"Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini," lanjutnya.

Baca juga: Demo Ricuh Merambah Timor Leste Gara-gara Pelajar Protes Mobil Pejabat

Protes awalnya berlangsung damai. Namun, ketegangan meningkat ketika sejumlah peserta aksi melempar batu ke arah gedung parlemen dan merusak beberapa kendaraan.

Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata. Sedikitnya empat demonstran terluka dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

Pejabat kepolisian nasional Timor Leste, Justino Menezes, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil koordinator aksi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi.

Rencana pembelian mobil dinas ini menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan kebutuhan rakyat.  Menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduk Timor Leste masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Beberapa partai politik yang sebelumnya menyetujui anggaran kini menyatakan sikap berbeda. Dalam pernyataan bersama, CNRT, Partai Demokrat, dan Partai Enrich the National Unity of the Sons of Timor menegaskan bahwa pembelian mobil tidak mencerminkan kepentingan publik.

Sejak merdeka pada 2002, Timor Leste hingga kini masih bergulat dengan ketimpangan sosial, pengangguran, dan malanutrisi.  Ketergantungan besar pada sektor minyak membuat ekonomi negara ini rapuh dan menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. (*)

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS