Forum Warga Negara Serukan Masyarakat Agar Turunkan Suhu Kegeraman

POS-KUPANG.COM - “Saya lebih menyukai diksi ‘pengurus negara’ daripada ‘pemerintah’ karena Indonesia adalah negara pengurus, bukan negara penguasa,” kata Chandra Hamzah pada acara jumpa pers Forum Warga Negara di Jakarta Selatan, Minggu siang (31/8/2025). 

Chandra adalah salah satu pemrakarsa forum itu selain Sukidi, Diah Satyani Saminarsih, Sudirman Said, Shofwaan Al Banna Choiruzzad, dll.

Diksi “pengurus negara” muncul di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, akhir Mei 1945, terutama oleh Mohammad Yamin, untuk menamai sesuatu yang kini lazim disebut “pemerintah” (eksekutif, legistlatif, yudikatif). 

Barisan pengurus negara, kata Yamin, sepatutnya diisi oleh “orang-orang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas paham perwakilan.”

Hari-hari terakhir, bagaimana gerangan perilaku dari pengurus negara kita? 

Baca juga: Opini: Anomali Tunjangan Pajak DPR RI, Sebuah Refleksi Keadilan Fiskal

Jawab Chandra, “Mbokya eling, kalian itu pengurus, bukan penguasa. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat sebab pemegang saham Republik, satu-satunya, ya rakyat." 

Jika kesadaran ini diresapi betul oleh pengurus negara, pasti kita tidak sekacau sekarang. Martir dan korban berjatuh, pada mana kita berbelasungkawa dan menyayangkan,” kata Chandra.

Sukidi mengafirmasi, “Betul sekali, rakyat itu tuannya. Pengurus negara semata hamba atau abdinya rakyat. Maka, hanya jika para pengurus menjalankan fungsinya sebagai pengabdi/pelayan, impian kita akan keadilan sosial itu akan lebih mudah tercapai.”

Jadi, imbuhnya, ketika rakyat marah, itu harus jadi wake up call kita. Itu gumpalan dari ketidakadilan yang intens dipraktikkan, ditambah pongahnya wakil rakyat yang, di tengah penderitaan rakyat, begitu memuja uang dan kuasa. 

Walhasil, timpal Sudirman Said, maraklah defisit legitimasi dan kredibilitas. 

“Rakyat mengalami declining trust ‘surut kepercayaan’ kepada pengurus negara karena perilakunya jauh dari amanah.” 

Meninjau perspektif kesehatan masyarakat, Diah Saminarsih, mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dan antisipatif untuk memastikan layanan publik esensial, seperti kesehatan. 

Baca juga: Gerakan Cipayung Plus NTT Anggap DPR Khianati Rakyat, Tuntut Dibubarkan

Harapannya, agar tetap dapat diakses dan terselenggara secara aman, baik untuk masyarakat maupun penyedia layanan seperti tenaga kesehatan dan tenaga medis. 

Diah juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk mende-eskalasi keadaan yang mengutamakan pendekatan nir-kekerasan.

Dalam pandangan Forum Warga Negara, kekacauan akhir-akhir ini harus dijadikan momentum untuk mengoreksi mental model alih-alih melakukan “koreksi total” atas hidup berbangsa-bernegara. Perilaku para founding parents bisa dan harus kita teladani.