Opini: Efisiensi TKD, Saatnya Daerah Berhenti Bergantung dan Mulai Kreatif Secara Fiskal

Contoh dari Bupati Lahat layak diapresiasi: memotong anggaran perjalanan dinas dan mengalihkannya ke irigasi. 

Ini bukan sekadar efisiensi, tapi reorientasi fiskal — uang publik dikembalikan kepada kebutuhan produktif masyarakat.

Artinya, Pemda harus berani melakukan:

• Audit efektivitas program: mana yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, mana yang sekadar rutinitas.

• Reprioritisasi belanja: dari birokrasi ke sektor pertanian, UMKM, digitalisasi layanan, dan infrastruktur dasar.

• Digitalisasi proses anggaran: untuk menekan biaya administrasi dan memperkuat akuntabilitas.

3. Jalan Keluar: Creative Financing sebagai Solusi Jangka Menengah

Arah yang kini didorong pemerintah — creative financing — sesungguhnya sudah lama menjadi tuntutan dalam manajemen publik modern. 

Namun, creative financing bukan sekadar mencari pinjaman, tetapi kemampuan daerah menggerakkan sumber daya di luar APBD secara inovatif dan akuntabel.

Beberapa prasyarat agar creative financing berhasil:

1) Kepastian hukum dan tata kelola yang kredibel. Investor dan lembaga keuangan tidak akan mau masuk bila Pemda belum memiliki regulasi kerja sama yang jelas (misalnya, Perda KPBU atau mekanisme jaminan aset).

2) Aset daerah yang terdata dan bisa dimonetisasi. Banyak daerah memiliki aset tidur — tanah, BUMD pasif, gedung tak produktif — yang bisa dioptimalkan untuk skema asset-backed financing.

3) Kapasitas teknokratis birokrasi daerah. Aparatur harus paham struktur pembiayaan modern: Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dan infrastructure fund.

4) Transparansi dan akuntabilitas. Tanpa ini, tidak ada kepercayaan dari investor maupun publik.

4. Contoh Praktik Baik dan Peluang