Opini: Menyelamatkan Desa Pesisir dari Regulasi Setengah Hati

Karena itu, penguatan tata kelola desa harus dilihat sebagai investasi jangka panjang: ketika Perdes disusun dengan legitimasi sosial dan basis analisis yang kuat, ia tidak sekadar menjadi aturan tertulis, melainkan menjadi kontrak sosial yang menjaga keberlanjutan pembangunan desa.

Perdes adalah benteng terakhir masyarakat pesisir untuk menjaga ruang hidup, sumber daya, dan masa depan mereka. 

Jalan menuju Perdes yang ideal memang tidak sederhana: birokrasi yang rapuh, tarik-menarik kepentingan, hingga kerumitan regulasi kerap menghadang. 

Namun, justru di situlah letak strategisnya karena sebuah kebijakan yang lahir dari pergulatan nyata akan jauh lebih berakar dan relevan.

Ketika desa pesisir berani menjadikan Perdes sebagai instrumen keberpihakan, otonomi desa tidak lagi berhenti pada jargon administratif. 

Ia menjelma sebagai kenyataan yang bisa dirasakan: desa yang berdaulat atas regulasinya sendiri, teguh menghadapi intervensi, dan berani menata masa depan dengan visi kolektif. 

Sebab pada akhirnya, desa yang kuat bukanlah desa tanpa ombak, melainkan desa yang tahu bagaimana menaklukkan gelombang dengan dayung kebijakannya sendiri. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News