Selain itu, mendorong kolaborasi komunitas dengan universitas juga memungkinkan masyarakat dilibatkan sebagai peneliti komunitas dalam program citizen science, misalnya, mulai dari monitoring ekosistem hingga restorasi habitat. 

Model ini juga, selain berpotensi memberi pemasukan berkelanjutan untuk masyarakat lokal, juga sekaligus memperbaiki serta memperkuat kapasitas riset dan kesadaran global akan pentingnya konservasi.

Setali tiga uang dengan itu, pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Padar juga harus mengikuti prinsip ramah lingkungan. Energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin dapat digunakan sebagai sumber energi. 

Sistem pengelolaan limbah dan water recycling juga tak kalah penting agar ekosistem laut Pulau Padar tetap terlindungi. 

Sementara itu, infrastruktur digital seperti wifi dan cashless payment dipastikan akan meningkatkan layanan di kawasan, memperluas skala pemasaran sampai ke tingkat global, sekaligus mempermudah monitoring berbagai dampak aktifitas pariwisata.

Namun, keberhasilan model ini membutuhkan dukungan pembiayaan inovatif dan kemitraan strategis. 

Pemerintah bisa menyediakan initial funding melalui program pemberdayaan masyarakat, sedangkan sektor swasta dapat berkontribusi melalui CSR atau impact investment.

Universitas dan lembaga penelitian dapat memperkuat aspek akademik, sementara kolaborasi dengan NGO internasional membuka akses pada pendanaan maupun bantuan teknis. 

Hal yang terpenting, skema revenue sharing harus adil, dengan porsi terbesar dialokasikan bagi komunitas lokal sebagai pemilik sumber daya.

Dalam kerangka ini, Social License to Operate (SLO) lebih mudah diperoleh karena legitimasi sosial terbentuk secara alami di mana masyarakat memperoleh manfaat langsung dan ikut mengendalikan arah pembangunan kepariwisataan di daerahnya. 

Lalu transparansi dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan akan menumbuhkan kepercayaan.

Sementara itu, hal sebaliknya akan terjadi. Jika dominasi pihak luar atau investor berlangsung sedari semula, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat sekitar, maka resistensi sosial sebagaimana yang terjadi belakangan tak terelakan.

Singkatnya di sini saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Pulau Padar tidak harus memilih antara konservasi atau pembangunan ekonomi. Dengan desain yang tepat, keduanya dapat bersanding secara harmonis melalui pendekatan dual track. 

Di satu sisi, pengembangan pariwisata berbasiskan komersial oleh investor harus benar-benar dikawal agar tetap memenuhi syarat-syarat ketat yang berlaku untuk destinasi wisata khusus. 

Di sisi lain, pemerintah dan Perusahaan harus pula melakukan pembangunan ekonomi pariwisata berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat setempat.