Opini: Merdeka dari Penjajahan Digital

Oleh: Ferdinandus Jehalut
Direktur Ranaka Institute dan Dosen Komunikasi Politik  FISIP Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Delapan puluh tahun lalu bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan politik. 

Di usia ke-80, penjajahan hadir kembali dalam wujud digital. Yang diperebutkan bukan lagi tanah atau rempah, melainkan data warga dan ruang komunikasi publik.

Dengan 284,4 juta penduduk, Indonesia menjadi pasar digital raksasa di Asia Tenggara. 

Ekonomi digital tumbuh cepat, mencapai sekitar 1,4 triliun rupiah (US$90 miliar) pada 2024 dan diperkirakan menembus sekitar 2,1 triliun rupiah (US$130 miliar) pada 2025 (Kontan, 2025). 

Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar, tetapi juga menegaskan betapa ruang digital kita menjadi ajang perebutan kekuasaan global.

Baca juga: Peran Transaksi Perbankan dalam Ekonomi Digital: Transformasi Keuangan, Tips dan Panduannya

Di balik pertumbuhan itu, kendali ekonomi digital justru berada di tangan segelintir platform global. 

Facebook dipakai oleh 122 juta orang Indonesia atau sekitar 43 persen dari populasi. 

YouTube menjangkau lebih dari setengah penduduk. Google dan Meta menguasai sekitar 70 persen pasar iklan online (DataReportal, 2025). 

Dominasi ini membuat ruang digital kita semakin sulit diatur sesuai kepentingan nasional.

Kunci dominasi itu ada pada data, yang kini disebut sebagai “minyak baru”. 

The Economist menyebutnya sebagai “the world’s most valuable resource”. 

Setiap klik, unggahan, dan percakapan online diproses menjadi komoditas yang diperjualbelikan. 

Warga tampak bebas berkomentar, tetapi semua itu sejatinya adalah kerja tanpa upah yang dimonetisasi oleh perusahaan global.

Dominasi ini bukan sekadar soal pasar, melainkan juga logika kapitalisme digital yang menempatkan warga sebagai objek eksploitasi.