"Kalau kepala daerah punya keberpihakan pada kesehatan, berapapun biayanya pasti akan dianggarkan. Tapi kalau tidak, akan sulit," kata dia.
Salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di daerah adalah melalui program kerja sama dengan fakultas kedokteran.
Program ini pernah diterapkan di beberapa kabupaten di NTT dan terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dokter ahli di suatu wilayah.
Politikus Golkar itu berkata, kolaborasi antara kepala daerah dan dinas kesehatan dalam menyiapkan fasilitas pendukung seperti rumah dinas dan insentif yang memadai bagi tenaga medis.
"Yang penting itu disiapkan dulu fasilitasnya. Rumah dinas, insentif, dan lainnya. Kalau tidak ada rumah, lalu hanya diberi uang sekian puluh juta tanpa tempat tinggal, siapa yang mau datang," kata Agus.
Secara khusus, Agus mencontohkan Kabupaten Malaka. Kabupaten itu dinilai efektif memperhatikan kesejahteraan dokter. Hasilnya, dokter-dokter merasa nyaman melakukan pelayanan di Malaka.
"Banyak dokter bersedia menetap di Malaka karena fasilitas dan dukungan anggarannya jelas. Kalau insentif dan fasilitasnya sama, orang tentu lebih memilih daerah yang aksesnya lebih baik, seperti Bali," katanya. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS