Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, OMDSMY Novemy Leo
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Kaukus Politik Perempuan NTT (KPPI NTT) menuntut dan mendesak DPRD NTT dan Kapolda NTT melakukan 5 tindakan terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman yang diduga terlibat dalam kasus narkoba dan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Kelima tuntutan KPPI NTT ini disampaikan mereka saat bertemu dengan Komisi V DPRD NTT, Rabu (13/3) siang di DPRD NTT. Mereka diterima oleh Komisi V DPRD NTT, diantaranya, Winston Rondo dan anggota lainnya.
Anggota KPPI NTT yang datang ke DPRD NTT yakni, Sekretaris KPPI NTT, Maria Margareta Bhubhu bersama anggota lainnya diantaranya Mia Wake, Aprillia Angelina, Erlyn Kupa, Feradensy Ng,
Baca juga: Hukuman Kebiri Pantas Diberikan untuk eks Kapolres Ngada Fajar Lukman
Kelima tuntutan KPPI NTT tersebut yakni pertama, segera adili pelaku dengan hukuman maksimal.
Karena tindakan pelaku sudah berakibat trauma berkepanjangan bagi korban.
Kedua, Mendesak DPRD Provinsi sebagai wakil rakyat untuk memanggil KAPOLDA NTT untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus kekerasan seksual dan eskploitasi anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada.
Serta dugaaan penggunaan Narkoba oleh sejumlah aparat kepolisian di tubuh lembaga Polda NTT termasuk Polres Ngada dimana pelaku sebelumnya menjadi pimpinan di sana.
Ketiga, Medesak DPRD Provinsi sebagai wakil rakyat untuk meminta Kapolda NTT membongkar tuntas semua jaringan mafia perdagangan orang.
Baca juga: Polda NTT dan Dinas P3A Kota Kupang Beda Data Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual Kapolres Ngada
Termasuk perdagangan anak yang ada di kota Kupang dan seluruh wilayah Provinsi NTT dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, Mendesak Kapolda NTT dan Mabes Polri untuk segera melimpahkan berkas pelaku ke kejaksaan agar segera dihukum maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kelima, Meminta DPRD Provinsi untuk memberi perhatian terhadap ruang yang nyaman dan fasilitas yang memadai bagi korban yang sedang didampingi oleh Unit Pelayanan Korban di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kupang.
Lima pernyataan sikap yang dibacakan KPPI di hadapan Komisi V DPRD NTT itu juga dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Komisi V DPRD NTT serta wartawan.
Baca juga: Wanita Berinisial F Pasok Anak 6 Tahun untuk Kapolres Ngada, Dibayar Rp 3 Juta
Surat itu ditandatangani oleh Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin, SH dan Sekretaris KPPI NTT, Maria Margareta Bhubhu, S.Pd, MM.
"Pernyataan Sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan kami atas kasus kekerasan seksual yang dialami korban. Atas dukungan semua pihak kami ucapkan limpah terima kasih," tulis Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin.
Lebih lanjut dalam surat itu menyebutkan, kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, terungkap setelah otoritas Australia menemukan video pelecehan seksual anak di bawah umur di situs porno mereka pada pertengahan 2024.
Video tersebut menunjukkan tiga anak yang masing-masing berusia 14 tahun, 12 tahun dan termasuk balita berusia tiga tahun, yang diunggah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah Australia kemudian melaporkan temuan ini ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Indonesia, yang meneruskannya ke Polda NTT dan akhirnya ke Markas Besar Polri.
Pada 20 Februari 2025, AKBP Fajar ditangkap oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Kupang. Selain dugaan pencabulan, hasil tes menunjukkan bahwa AKBP Fajar juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Baca juga: Ketua LPA NTT Kecam Perbuatan Eks Kapolres Ngada Fajar Lukman yang Diduga Cabuli Tiga Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang kemudian melakukan pendampingan terhadap korban-korban tersebut.
Pelaksana tugas Kepala DP3A Kota Kupang, Imelda Manafe, menyatakan bahwa pendampingan telah berlangsung selama 20 hari dan mengungkapkan bahwa ketiga korban mengalami trauma berat akibat peristiwa tersebut.
KPPI menyebutkan, berdasarkan tindakan pelaku yang keji dan tidak manusiawi tersebut, pelaku terjerat dengan beberapa Undang-Undang (UU).
Pertama, UU No 21 Tahun 200t tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena kejahatan pelaku dilakukan secara terorganisir yang mengacu pada kejaahatan yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap para korban,
Kedua, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur tentang hak setiap orang mendapat perlindungan dari kekerasan dan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia
Ketiga, UU No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang salah satu isinya mengatur tentang larangan peredaran video asusila.
Keempat, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya terkait pencegahan, perlindungan dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. (vel)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS