Baca tanpa iklan
"Permasalahan ini terjadi karena kurangnya perhatian dari DPRD NTT terhadap aspirasi masyarakat, khususnya guru R3. Kami meminta DPRD NTT untuk tegas mengafirmasi dan mengontrol data-data informasi ke publik. Transparansi adalah kunci, dan tidak boleh ada data yang ditutupi," tegas Melianus.
Ia juga mendesak DPRD NTT untuk mengevaluasi Dinas P dan K NTT agar kebutuhan formasi guru-guru di NTT lebih sesuai dengan realitas lapangan.
Para peserta aksi berharap tuntutan mereka segera ditanggapi oleh pihak-pihak terkait demi kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. (*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS