Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto menanggapi penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) wilayah NTT.
Menurut dia, dari pemerintah pusat memang ada kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Ia sendiri baru mendapat laporan mengenai penolakan APINDO.
"Dari APINDO kan masih dinamis ya. Nanti kita rapatkan. Kita putuskan," kata Andriko Susanto, Minggu, 8 Desember 2024 di kantor BPMP NTT.
Ia mengaku belum ada penetapan UMP NTT tahun 2025. Andriko Susanto tidak menjelaskan lebih jauh mengenai UMP NTT tahun 2025 yang ditolak kalangan pengusaha.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) NTT Silvya Peku Djawang memberikan jawaban terkait dengan penolakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP oleh Apindo NTT.
Silvya dalam pesan singkatnya, Sabtu 7 Desember 2024 mengatakan dewan pengupahan provinsi sudah melakukan penghitungan berdasarkan Permenaker 16 tahun 2024.
Hasil sidang dewan pengupahan itu akan akan disampaikan ke Penjabat Gubernur NTT untuk ditetapkan. Pertimbangan dewan pengupahan menjadi keputusan yang diteken Penjabat Gubernur NTT.
"Dewan Pengupahan Provinsi sudah lakukan sidang dan berhitung, dasarnya Permenaker 16/2024. hasilnya akan kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan pak PJ Gub untuk menetapkannya," ujarnya.
Baca juga: Buruh Tentang Apindo NTT Soal Penolakan Kenaikan UMP
Mengenai penolakan, dia menegaskan itu merupakan hak dari tiap kalangan. Baginya itu merupakan dinamika dalam sidang dewan pengupahan.
"Masing-masing punya hak untuk menerima ataupun menolak. Itu dinamika dalam sidang," katanya.
Silvya tidak menjawab ketika ditanya lebih lanjut mengenai konsekuensi dari penolakan dan tidak menjalankan aturan mengenai pengupahan itu.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Nusa Tenggara Timur menolak kenaikan UMP NTT 2025 sebesar 6,5 persen menurut Permenaker Nomor 16 tahun 2024.
Penolakan ini disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan NTT di Kantor Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Jumat (6/12/2024).
Sekretaris Apindo NTT, Toni Angtariksa Dima menyatakan bahwa dalam Permenaker tersebut ada pasal dan ayat yang saling bertentangan.