Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) RI mengusulkan agar pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tak dilakukan di tahun yang sama.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, usulan itu sudah disampaikan kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka usai Apel Siaga Pilkada Serentak 2024 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
"Dapat kami sampaikan bahwa, tadi sudah respon Pak Wapres (Gibran) pada saat menerima usulan dari kami adalah ini juga sudah disampaikan oleh berbagai pihak untuk tidak menyatukan pemilu dan pilkada dalam satu tahun," kata Bagja.
"Karena beririsan waktunya, dan respon beliau akan mempertimbangkan ke depan, akan dipertimbangkan," ujar dia.
Bagja mengatakan, penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam waktu dekat memberikan beban pengawasan yang cukup berat.
Selain itu, Bagja menyebut banyak tahapan yang tumpang tindih antara pemilu dan pilkada sehingga menyebabkan potensi kerawanan.
"Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tahapan, dan itu merupakan kerawanan tersendiri," jar dia.
Seperti diketahui, hari pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024, sedangkan hari pencoblosan Pilkada 2024 jatuh pada 27 November 2024, atau berselang kurang dari 10 bulan.
Baca juga: Sampang Madura Daerah Paling Rawan Saat Pilkada 2024
Kendati demikian, Bawaslu menyerahkan semua proses kepada DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
"Tapi kami menyurahkan kepada pemerintahan dan DPR. Karena ini urusannya pemerintahan dan DPR. Kami hanya mengusulkan saja," kata Bagja.
Pengawasan Lemah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengakui bahwa sistem pilkada yang dilaksanakan secara serentak seperti Pilkada 2024 mempunyai sejumlah kekurangan.
Bima Arya menyebutkan, kekurangan pertama adalah minimnya pengawasan terhadap jalannya pilkada karena pilkada dilaksanakan di banyak daerah secara bersamaan.
"Isu yang paling utama adalah kelemahan dalam pengawasan, aktornya tambah banyak, tetapi resources untuk pengawasannya ya sama saja," ujar Bima dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Bima melanjutkan, kelemahan lain yang terlihat adalah isu-isu lokal tidak menjadi sorotan skala nasional.