Baca tanpa iklan
Reni juga menambahkan di desa sering kali bantuan PKH tidak tepat sasaran, ada penerima yang sudah tidak berdomisili lagi di daerah tersebut tetapi namanya tetap ada bahkan ada yang mendata keluarga aparat desa, yang seharusnya tidak termasuk kategori penerima PKH sebagai penerima.
Senada dengan Reni, Paulus Lobo juga menambahkan kesejahteraan tenaga kesehatan di desa dan juga kesejahteraan kader posyandu.
Baca juga: POGI Perdana Adakan Pertemuan Ilmiah Tahunan di NTT, Paul Liyanto: Momen Menimba Ilmu
Marianus Manis juga turut menyampaikan akses internet masih menjadi catatan penting untuk masyarakat di NTT.
Terkait pendidikan Marianus mengatakan banyak anak-anak PAUD yang belum memiliki gedung sekolah permanen, sehingga menumpang di Posyandu dan bangunan-bangunan lainnya.
Menanggapi masukan ini Paul Liyanto memberikan apresiasi kepada Komisi V.
“Saya dapat banyak masukan dalam diskusi ini. Kami yang ada di DPD ini jumlahnya 152 orang. Untuk memperjuangkan satu hal saja susahnya minta ampun. Tetapi saya akan berusaha, karena saya dipercayakan mengemban amanat ini minimal satu persoalan bisa kita tuntaskan,” ungkapnya.
Karena banyaknya persoalan tersebut Paul mengatakan DPRD NTT bisa melaporkan berbagai hal tersebut ke kantor DPD NTT.
Ada 15 staf ahli yang bekerja di Kantor DPD NTT dan dirinya pribadi memiliki 3 staf ahli di NTT yang siap menyampaikan persoalan yang ada.
Usulan ini akan disatukan dan akan disampaikan kepada menteri dan Dirjen yang berwenang, sehingga ada perhatian dan juga solusi terkait masalah ini. (cr19).
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS