Baca tanpa iklan
"Apa yang kita bikin dari desa ini, bisa klop dengan pusat. Sehingga pentingnya mengenai SDM," ujarnya.
Dia mencontoh berbagai negara berkembang dan maju yang sudah dilakukan. Awalnya, mereka membuat pemetaan potensi sehingga fokus. Hal ini merupakan persoalan sumber daya manusia yang perlu dilakukan peningkatan berkala.
Tata kelola pemerintahan yang sudah mulai fokus, maka paling tidak ada peningkatan ekonomi. Sejalan dengan potensi dan ketersediaan sumber daya manusia. Dengan jumlah 3.137 desa yang ada di NTT, maka dibutuhkan dukungan antar semua pihak.
Kepala PMD NTT Viktor Manek mengatakan, saat ini sedang dilakukan pengembangan unit tepat guna (UTG) di Noelbaki Kabupaten Kupang. Kendala yang dihadapi mengenai sumber daya manusia.
"Kita berharap anak-anak bisa produksi sendiri, tapi manajemen harus dibackup sehingga penjualan tidak jalan," ujarnya.
Dalam perubahan APBD, diajukan mesin perontok dan pencacah pakan ternak. UTG itu memiliki fasilitas yang cukup bagus lengkap. Kawasan itu memiliki luas hampir dua hektar yang dibantu 8 orang pegawai.
Rencananya akan dilaksanakan kerja sama dengan BUMDes. Dalam sistem informasi desa ada 73 yang ada di NTT. BUMDes itu memiliki badan hukum dengan berbagai kategori perintis, pemula hingga maju.
Kendala BUMDes yang ada di NTT adalah manajemen BUMDes tidak dilakukan dengan baik pasca pembentukan. Selama ini nyaris tidak ada pelatihan bagi pengurus BUMDes.
"73 BUMDes ini pemula tapi rata-rata sudah punya izin, berbadan hukum," katanya.
Viktor menyebut, sebagian besar BUMDes itu mengambil usaha seperti tenda, kursi dan lampu. Disamping itu, ada kendala lainnya adalah konflik antara pemerintah desa dan manajemen BUMDes.
Dia berharap agar syarat dan mekanisme rekrutmen manajemen bisa dilakukan secara profesional. Selama ini tidak dilakukan sehingga banyak BUMDes tidak mampu mengelola usaha yang ada.
Viktor mengatakan, pemekaran desa di NTT dilakukan karena memang topografi yang tidak memungkinkan. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar pemerintah desa. Seperti pengaturan dana desa yang kini dilakukan dari kementerian dan langsung ke desa.
Hal itu, membuat lintas koordinasi menjadi tidak efektif. Bahkan hampir Dinas PMD tidak mengetahui berbagai aktivitas dan arah pembangunan desa lewat. Sehingga keberadaan PMD tingkat provinsi menjadi tidak berjalan bagus.
"Ke depan bisa saja melihat peluang terkait dengan program makanan gratis ini. Kalau program ini dilaksanakan setiap hari maka stok makanan bisa ada. BUMDes punya peluang," kata Kepala bidang Bina Pemerintahan Desa Adi N. T. Langga menambahkan.
Dari bina pemerintahan desa, saat ini seluruh desa yang sudah mengikuti kegiatan dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa. Dia meminta perhatian pada 396 desa persiapan dan 11 kelurahan yang mau berubah status sebagian wilayah menjadi desa.