Keamanan data

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, peristiwa peretasan PDN ini cukup mengkhawatirkan bagi data guru dan siswa, termasuk keluarga siswa. Sebab, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi big data-nya siswa, guru, dan sekolah, termasuk data guru dan tenaga kependidikan (GTK) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

”Kami khawatir ke depan akan mempersulit akses dan pencairan dana BOS jika PDN ini tak kunjungi diperbaiki oleh pemerintah pusat. Kedaulatan data harus menjadi basis kebijakan berbasis digital ke depan. Perlindungan data guru dan siswa, khususnya, dan data seluruh warga negara pada umunya adalah mutlak,” ujar Satriwan.

Apalagi, lanjut Satriwan, saat ini Kemendikbudristek sedang gencar-gencarnya melakukan kanalisasi pelatihan guru nasional dan informasi-informasi kebijakan pendidikan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Bahkan, kasus peretasan PDN ini memunculkan satire di kalangan guru yang merasa terbebani dengan digitalisasi tapi tetap tidak mengurangi beban administrasi.

”Guru-guru pun banyak berseloroh, apakah PMM juga down ya akibat PDN diretas? Kalau PMM ikut down, rasanya beban digital guru makin berkurang, guru pun 'bahagia'. Nada satire ini menjadi refleksi yang ironis, di satu sisi PMM sebagai inovasi, di sisi lain ada harapan PMM tak menjadi beban aplikasi baru,” kata Satriwan.

Sementara itu, praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, dalam kasus peretasan PDN, pemerintah harus bertanggung jawab atas segala dampak yg terjadi. “Ini harus jadi pelajaran untuk pemerintahan baru nanti. Kalau urusan penting tidak diserahkan pada ahlinya sudah pasti berantakan. Jabatan di kabinet itu esensial, jangan melihat jabatan itu untuk dibagi-bagi tetapi justru kewajiban penting demi seluruh rakyat,” ujar Indra.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS