POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dikelilingi oleh ruko abu-abu biasa di Jalan Lautze yang ramai di Jakarta, bangunan dengan fasad kuning ini tampak menonjol. Overhang berwarna merah menggemakan garis atap kuil tradisional Tiongkok, dan pintu kayu melengkung berwarna merah menandakan sambutan di dalam.

Jika dilihat sekilas, bangunan tersebut bisa saja dikira sebagai kuil Tionghoa. Dibangun pada tahun 1991 oleh Haji Junus Jahya, seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa, Masjid Lautze mewujudkan minatnya dalam mendorong asimilasi antara etnis Tionghoa dan komunitas Pribumi Melayu yang dikenal dengan sebutan Pribumi.

“Haji” menandakan bahwa dia melakukan ziarah ke Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad, pendiri Islam.

Ustaz Naga Qiu – yang berarti Guru Islam “Naga” dalam Bahasa Indonesia – mengatakan bahwa masjid tersebut menempati tempat yang dulunya merupakan toko biasa yang ditempati oleh yayasan yang didirikan oleh Haji Karim Oei, seorang tokoh nasionalis etnis Tionghoa di Indonesia.

Karena Junus awalnya ingin orang Tionghoa berbaur dengan orang Indonesia lainnya, maka masjid pun berbaur dengan lingkungan sekitar. Namun pada tahun 2000, “setelah Presiden Abdurrahman Wahid memperkenalkan kesetaraan bagi warga Tionghoa di Indonesia, tampilan masjid mulai berubah,” kata Naga.

Hal ini juga mencerminkan bagaimana sikap Junus terhadap blending berubah sebelum kematiannya pada tahun 2011.

Hubungan yang tidak nyaman

Hubungan yang telah berlangsung selama berabad-abad antara masyarakat Indonesia dan negara tetangga Tiongkok mereka diwarnai dengan kekerasan.

Di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-17, Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda mempekerjakan ribuan buruh berupah rendah asal Tionghoa dan Melayu untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan.

Perusahaan seringkali memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok tersebut agar mereka tidak bertindak bersama-sama melawan perusahaan dan memaksa orang Tionghoa untuk tinggal di wilayah yang terpisah.

Penyerangan terhadap properti milik pedagang Tionghoa dan pembunuhan massal terhadap etnis Tionghoa dimulai pada tahun 1740, ketika sekitar 10.000 orang tewas di Pulau Jawa.

Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1945, banyak etnis Tionghoa yang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan dan dianggap lebih setia kepada Tiongkok. Ratusan orang terbunuh dalam pembersihan anti-Komunis pada tahun 1965 yang menyebabkan pemerintahan otoriter Presiden Soeharto.

Soeharto memaksa penduduk Tionghoa untuk menggunakan lebih banyak nama bergaya Indonesia dan membawa dokumen identitas, dan dia melarang karakter Tionghoa dan perayaan hari raya.

Selama krisis moneter (keuangan) tahun 1997-1998 yang akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri, warga Tionghoa kembali menjadi sasaran kerusuhan di Jakarta karena dianggap kaya.

Meskipun Tahun Baru Imlek sekarang menjadi hari libur nasional, dan Konfusianisme adalah salah satu dari enam agama resmi di negara mayoritas Muslim tersebut, sentimen anti-Tionghoa masih tetap ada.