Baca tanpa iklan
Terkait dengan anggaran untuk P3K, sesuai aturan Menteri Keuangan tidak dibolehkan digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan lain.
"Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, itu DAU untuk P3K spesifik diperuntukkan kepada guru honorer. Tidak bisa digunakan pemerintah daerah untuk kebutuhan yang lain," jelas Anita.
Anita berharap Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan segera mungkin membuka formasi untuk guru P3K di NTT.
Dikatakan, anggaran untuk guru P3K dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov NTT harus membuka formasi itu.
"Soal gaji, itu urusan pusat. Jadi jangan takut," tandasnya.
Baca juga: Pengumuman PPPK Guru 2022 Terus Diulur, Pelamar P1 Mulai Was-was Curiga Posisinya Digeser Pelamar P3
Sementara, Plt. Sekda NTT Johanna E Lisapaly mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan DPR RI dan perwakilan guru honorer telah menerima semua masukan sekaligus permasalahannya.
Ia pun telah mendengar laporan tersebut dari Kadis Dikbud NTT dan pihak lainnya sehingga akan melakukan koordinasi dan menentukan sikap.
"Kami akan bersama-sama dengan teman-teman semua dengan saling berkoordinasi, untuk selanjutnya akan menentukan sikap terkait dengan pertemuan hari ini," ujar Johanna. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS