Kerja sama pemerintah dengan partai politik lainnya juga masih terjalin agar beberapa agenda penting, seperti pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan undang-undang lain, bisa berjalan dengan lancar untuk memuluskan pertumbuhan ekonomi.

”Modal pokok menghadapi situasi tidak menentu ini adalah stabilitas politik. Kita harus tetap solid, apalagi pemerintah Indonesia sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca-G20,” ucapnya.

Keduanya juga sudah bersepakat agar pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dengan sistem proporsional terbuka, meski partainya dan Nasdem memiliki tingkat keterkenalan di masyarakat yang cukup tinggi.

Airlangga menambahkan, perkembangan konsolidasi di Koalisi Indonesia Bersatu masih terus berjalan dengan terus berkomunikasi antarpartai di dalamnya. Golkar dan Nasdem masih terbuka dan saling menghargai langkah politik yang diambil masing-masing.

”Kita saling menghargai, tetapi yang kita utamakan adalah persoalan negara dulu supaya pemerintah stabil dan koalisi pendukung pemerintah juga stabil, jadi suasananya kondusif,” jelasnya.

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, mengatakan, kunjungan Surya Paloh ke kantor Golkar setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai publik sebagai adanya intervensi pemerintah mengenai koalisi yang dibentuk. Ia menambahkan, sejak memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan pada akhir 2022, berbagai isu politik menerpa Partai Nasdem, salah satunya isu perombakan kabinet.

”Apabila kita lihat ke belakang, Surya Paloh punya insting politik yang jeli sehingga memiliki perhitungan matang dalam menentukan dukungan. Nasdem selalu terdepan mendukung seseorang dan menang. Namun, sekarang sepertinya harus menghitung ulang kembali karena sedikit was-was setelah mendukung Anies yang dipersepsikan publik sebagai oposisi pemerintah,” ucapnya.

Zuhro mengkritik gaya koalisi yang sering dilakukan oleh partai politik di Indonesia yang dinilai hanya didasarkan pada kepentingan politik saja, bukan karena mendengarkan masukan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena partai politik tidak membangun basis massa yang kuat dan hanya mendekati masyarakat saat pemilu mendekat.

”Tidak ada yang bisa menjadi role model dalam berpolitik. Calon yang dipilih karena di-trigger kepentingan politik saja, bukan karena masyarakat,” ucapnya.

Sumber: kompas.id

Ikuti berita Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS