Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem, menyampaikan pesan ketua umumnya, Surya Paloh tentang deklarasi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.
Willy Aditya menyampaikan pesan tersebut merespon rencana deklarasi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera untuk Koalisi Perubahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dikatakannya, deklarasi bersama Partai Demokrat dan PKS itu merupakan langkah maju. "Lebih cepat lebih baik," ujar Willy.
Deklarasi tersebut, lanjut dia, akan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai majunya Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Soal Baliho Penolakan Anies Baswedan di NTT, NasDem: Ada Ketakutan
"Bagi NasDem, lebih cepat deklarasi, akan lebih baik. Itu akan memberikan kepastian kepada publik soal pencapresan mas Anies," kata Willy, kepada Tribunnews.com, Kamis 12 Januari 2023.
Sementara terkait pengumuman cawapres dari koalisi tiga partai tersebut, Willy menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
"Ada waktu untuk menciptakan, step pertamanya itu 'why not the best'. Step keduanya sesuai pesan Pak Surya (Paloh), 'best of the best' karena itu dwitunggal yang akan menjadi pemimpin kita," ucap Willy.
Perihal siapa sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan, dia mengatakan hal tersebut diserahkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"untuk menentukan cawapres, kami serahkan semuanya kepada mas Anies, dengan kriteria yang sudah dibangun dengan mekanisme masing-masing partai memiliki preferensi," kata Willy.
Ia juga mengatakan, NasDem tidak menutup diskusi jika Demokrat atau PKS memiliki sosok cawapres pilihannya masing-masing.
"Untuk memajukan kandidatnya moggo-monggo saja, tapi at the end harus rembuk," jelasnya.
Baca juga: Anies Baswedan Bakal Gandeng AHY, Ray Rangkuti Bilang Begini: Kalau Pilih Lain, Anies akan Susah
Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan pada Pemilu 2024.
Coat-tail effect atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI-2.
"Ketika AHY yang jadi cawapres secara otomatis yang akan mendapatkan efek ekor jas paling besar ya Demokrat. Nasdem dan PKS akan dirugikan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya kepada Kompas.com, Kamis 5 Januari 2023.
Sebaliknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS.
Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana Koalisi Perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral.
"Memang variabel cawapres dalam Koalisi Perubahan ini akan menjadi faktor penentu apakah koalisi ini akan jadi atau tidak," ujar Yunarto.
Namun, menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY.
Baca juga: Sekjen Nasdem Jelaskan Penyebab Turunnya Elektabilitas Anies Baswedan
Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang mercy itu hengkang dari rencana koalisi.
"Kita tahu karakter dari Partai Demokrat yang sangat terpusat pada nama Yudhoyono. Sepertinya memang harga mati ada nama AHY, yang menurut saya memang akan menjadi variabel penentu," kata dia.
Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan.
Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDI-P disebut mampu mengubah peta politik Pemilu 2024.
"Mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan karena itu akan mengubah peta konstelasi," kata Yunarto.
Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar.
"Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur dia.
Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi.
Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Baca juga: Survei Pilpres 2024: Anies Baswedan Teratas, Disusul Ganjar Pronowo, Puan Maharani dan Prabowo
Belakangan, ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023.
Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapam bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditunjukkan oleh PKS.
Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru.
“Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding, (sehingga) prinsip play to win itu terpenuhi, kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 2 Januari 2023. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS