Prinsip Restorative Justice Tak Bisa Diterapkan Pada Kasus Sekerasan Seksual

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DISKUSI - Diskusi komprehensif kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh LBH APIK NTT, didukung International Bridges to Justice, Justice Makers dan Project Fundes by European Union, Kamis (8/12), di Neo Aston Kupang.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Prinsip Restorative Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif tidak bisa diterapkan pada kasus tindak kekerasan seksual (KS) terhadap perempuan dan anak termasuk kelompok difabel.

Karena itu aparat penegak hukum (APH) mulai dari penyidik Polisi hingga Jaksa tidak bisa memberlakukan RJ dalam kasus KS.

Hal ini terungkap dalam diskusi komprehensif kasus kekeraaan seksual terhadap penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh LBH APIK NTT, didukung International Bridges to Justice, Justice Makers dan Project Fundes by European Union, Kamis (8/12), di Neo Aston Kupang.

Baca juga: WBP Lapas Wanita Kupang Curhat Dan Menari Bersama Psikolog dan Anggota LBH APIK NTT

Baca juga: Catatan Kritis Asosiasi LBH APIK Indonesia untuk Kasus Pembunuhan Brigadir J

Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah wakil dari pengada layanan, Polda NTT, Polresta Kupang, Kejari Kupang, Kejati NTT, akademisi dan pengacara serta organisasi disabilitas. Diskusi ini dipandu oleh moderator Dany Manu, S.Th dan Pupus Joan Riwu Kaho, SH, MH.

Direktris LBH APIK NTT Ansy Rihi Dara, SH mengatakan, diskusi komprehensif itu menjadi penting guna menyamakan persepsi tentang bagaimana seharusnya APH mampu menangani kasus pidana tindak KS yang dialami oleh perempuan dan anak khususnya penyandang disabilitas.

Sebab, selama ini masih ada perbedaan persepsi dalam menangani kasus disabilitas, lantaran ada berbagai tantangan yang dihadapi APH dan pengada layanan lainnya.

"Berharap agar diskusi komprehensif ini bisa memberi kontribusi bagi semua pihak agar bisa paham dan tahu apa yang seharusnya dilakukan bersama dalam penanganan kasus tindak KS terhadap penyandang disabilitas. Kita berharap agar saudara kita yang disablitas bisa terpenuhi hak-hak hukumnya," harap Ansy Rihi Dara.

DISKUSI - Diskusi komprehensif kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh LBH APIK NTT, didukung International Bridges to Justice, Justice Makers dan Project Fundes by European Union, Kamis (8/12), di Neo Aston Kupang. (POS KUPANG/NOVEMY LEO)

Fridinari Kameo dari Unit PPA Polda NTT dan Brigita Usfinit dari Polresta Kupang Kota menjelaskan, penerapan RJ bisa dilakukan asal memenuhi syarat materil dan formil seperti tidak menimbulkan keresahan, dampak sosial dan tidak berpotensi memecah belah bangsa.

"Memang dalam syarat itu tidak dijelaskan tentang KS, tapi ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dan hal itu telah diterapkan di PPA Polda NTT bahwa apapun alasannya, kasus KS tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan atau RJ walaupun ada perdamaian kecuali alasan tidak cukup bukti. Jika ada pernyataan damai dari para pihak, bisa dan silahkan lampirkan di berkas perkara untuk menjadi pertimbangan hakim," tegas Fridinari Kameo.

Baca juga: Festival Katong Basodara Satu Hati Bangun Rumah Aman Bagi Manusia

 

Hal senada disampaikan Kadek dari Kejari Kota Kupang dan Jonathan dari Kejati NTT. Menurut Kadek, kebijakan kejaksaan menyebutkan, RJ bisa diterapkan jika ancaman hukuman tidak lebih 5 tahun, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan jika ada kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Namun jika ada UU yang mengatur RJ tidak untuk KS, kata Kadek, pihaknya tidak akan melakukan RJ.

"Kalaupun ada perdamaian, kejaksaan akan mengundang para pihak, keluarga, tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama, lalu diekspos ke Kejati dan Kejagung. Dan hal itu akan dimasukan dalam penuntutan menjadi alasan yang meringankan," kata Kadek dibenarkan Jonathan.

Yakob SO dari Garamin NTT berharap agar APH dan pengada layanan dapat menagani kasus difabel dengan sebaiknya. Artinya bahwa jika ada difabel yang menjadi korban KS, hendaknya hak-haknya bisa dipenuhi oleh APH.

Halaman
12

Berita Terkini