Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG- Salah seorang calon pendeta di NTT tega mencabuli 14 anak di Kabupaten Alor. Tersangka SAS, merupakan seorang vikaris atau calon pendeta Majelis Sinode GMIT.
Dari 14 orang anak, terdapat 10 anak masih dibawa umur, sedangkan empat orang merupakan kategori dewasa.
Menurut Veronika Ata yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, kekerasan seksual yang menimpa 14 orang patut dikecam.
Sebab, ditengah perjuangan Pemerintah, masyarakat, aktivis LSM, dan berbagai stakeholders lainnya untuk menghentikan kekerasan seksual, justru terjadi banyak anak menjadi korban.
Demi perlindungan terhadap korban, maka anak-anak perlu mendapatkan layanan psikologis dan didampingi agar mereka memperoleh kekuatan dan pemulihan.
Anak-anak yang menjadi korban tersebut harus dilindungi identitasnya dan tidak persalahkan mereka.
"Kami mengecam kejahatan sexual yang terjadi pada 14 orang anak dan remaja ini apalagi oleh seorang vikaris," sebut Veronika, Senin 19 September 2022.
Baca juga: Korban Calon Pendeta Cabul di Kabupaten Alor Ada 14 Orang Ini Datanya
PIhak LPA, lanjut Veronika, berharap agar pelaku wajib diproses secara hukum dan dikenai pasal berlapis agar mendapat hukuman maksimal atau seberat-beratnya untuk memberikan rasa keadilan bagi korban maupun efek jera bagi pelaku.
Ketua Forum PUSPA NTT, menyatakan penerapan pasal pidana terhadap pelaku, antara lain UU Perlindungan Anak, KUHP dan secara khusus UU Tindak Pidana Kekerasan seksual.
"Selain hukuman kebiri yang diatur oleh UU Perlindungan anak, Pelaku dapat dikenakan pasal 12 UU no. 12/ tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sexual (UU TPKS)," sebut dia lagi.
Dalam pasal 12 ini mengatur tentang eksploitasi seksual, dengan hukuman maksimum 15 tahun. Bahkan ketentuan pasal 15 UU TPKS bahwa pidana ditambah sepertiga jika dilakukan terhadap lebih dari satu orang. Adapun Pidana tambahan yakni pengumuman identitas pelaku.
"Kita berharap anak-anak yang menjadi korban bisa didampingi secara hukum, psikologis, rohani maupun layanan kesehatan. Sedangkan pelaku, wajib proses hukum, dikenakan pasal berlapis dan hukuman maksimal," kata Veronika.
LPA NTT mendorong agar kepolisian memberi perhatian serius terhadap kasus ini dalam memproses kasi tersebut.
"Penyidik harus menerapkan pasal berlapis dan menggunakan UU TPKS. Bila masih terdapat korban, kami mendukung agar bisa ungkap dan laporkan," tandasnya.
Baca juga: Polres Alor Minta LPSK Beri Jaminan Restitusi Hak Belasan Anak Korban Kekerasan Seksual
Sementara Kapolres Alor, AKBP Ari Satmoko yang didampingi Kasat Reskrim Polres Alor, Iptu Yames Jems Mbau, menjelaskan, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Alor juga telah memeriksa para korban dan mendampingi saat visum di rumah sakit, hingga korban diambil keterangan, termasuk orang tua korban.
"Ada korban yang jadi saksi untuk korban lainnya," jelasnya, Kamis 15 September 2022 lalu.
Laporan tindakan asusila ini berawal dari 1 September 2022 oleh 6 korban anak-anak, kemudian berkembang menjadi 12 orang pelapor setelah dilakukan pengembangan dan pendampingan. Kini dengan 2 laporan terbaru maka menjadi 14 orang korban yang dilakukan tersangka.
"10 anak di bawah umur dan 4 korban rata-rata berusia 19 tahun," tandas Ari lagi.
Ia menjelaskan para korban masih malu dan sangat trauma atas perbuatan tersangka yang memperdaya, memaksa dan mengancam mereka untuk bersetubuh.
Tersangka yang pernah bertugas di Kabupaten Alor sebagai vikaris ini juga melakukan aksi bejatnya di kompleks GMIT, Alor.
Ia juga merekam atau membuat video dan memotret para korban saat melancarkan aksi kejinya. Video dan foto ini pun digunakannya mengancam korban bila tidak menurutinya.
Baca juga: Batal Tahbis Pendeta, Mantan Vikaris Sinode GMIT Mendekam Dalam Tahanan Polres Alor
Tersangka juga dijerat UU ITE karena menyebarkan foto bugil juga hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan undang-undang perlindungan anak.
Para korban mengalami pelecehan ini sejak akhir bulan Maret 2021 hingga akhir bulan Mei 2022, sekitar pukul 07.00 Wita saat mereka mengikuti kegiatan sekolah minggu di sebuah kompleks Gereja di Kabupaten Alor.
Ia menyebut berkas perkara kasus ini pun sudah rampung dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kalabahi. (Fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS