Berita Alor

Polres Alor Minta LPSK Beri Jaminan Restitusi Hak Belasan Anak Korban Kekerasan Seksual

Vikaris Calon Pendeta saat ini dalam proses pemberkasan dan setelah lengkap maka akan limpahkan kepada kejaksaan.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO. ISTIMEWA
Kasat Reskrim Polres Alor, AKP Jems Mbau 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Satuan Reskrim Polres Alor telah mengajukan permintaan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban   atau LPSK RI untuk jaminan restitusi terhadap hak-hak dari belasan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Alor.

Perlindungan LPSK RI agar para korban lebih maksimal terhadap jaminan perlindungan hukum termasuk perlakuan diskriminasi dari masyarakat akibat kasus tersebut.

Polres Alor juga berkoordinasi dengan Rumah Harapan GMIT, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor (DP3A) untuk melakukan pendampingan terhadap para korban.

Baca juga: Polisi Respon BBM Naik, Sopir Angkutan Umum di Alor Terima Bansos

Demikian penjelasan Kasat Reskrim Polres Alor, AKP James Mbau kepada POS-KUPANG.COM, Senin 19 September 2022.

Terhadap berkas perkara tersangka SAS (35) Vikaris Calon Pendeta saat ini dalam proses pemberkasan dan setelah lengkap maka akan limpahkan kepada kejaksaan.

Terhadap tersangka SAS telah ditahan di Mapolres Alor sejak tanggal 6 September 2021 setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama delapan jam oleh penyidik Unit PPA.

Adapun jumlah korban hingga saat ini berjumlah 18 orang terdiri dari 14 orang anak dan empat orang dewasa.
Atas perbuatannya, tersangka Yanto telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (5) Jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tetang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

Ancaman hukuman bagi tersangka maksimal Pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Baca juga: Batal Tahbis Pendeta, Mantan Vikaris Sinode GMIT Mendekam Dalam Tahanan Polres Alor

Pihaknya meminta kepada masyarakat khususnya orangtua korban agar lebih mengawasi anak-anaknya dalam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah.

Pihaknya juga meminta kepada organisasi atau lembaga masyarakat dan pemerhati anak agar meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana anak dan ancaman hukumannya sehingga para orangtua dan masyarakat lebih maksimal dalam memberikan jaminan perlindungan anak. (CR14)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved